Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro membantah pernyataan beberapa pihak yang menuduh angka kemiskinan bisa turun hanya karena pemerintah masif memberikan bantuan sosial (Bansos). Menurutnya, tugas pemerintah memang seharusnya menekan angka kemiskinan dengan kebijakan jangka pendek dan panjang.
Bambang mengakui pemberian bansos tepat waktu dan menjaga inflasi, berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan. Lantaran hal tersebut, Bambang juga memastikan pemberian bansos tidak akan terhambat apapun, termasuk kekurangan anggaran.
"Kalau pemerintah tidak membantu (masyarakat miskin), maka itu pemerintah yang salah," kata Bambang dalam diskusi dengan sejumlah media di kantornya, Jakarta, Kamis (18/7). (Baca: Didorong Bansos, Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Disebut “Semu”)
Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada bulan Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen. Angka ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Bambang mengaku masih menyasar target paling tidak angka kemiskinan kembali mengecil hingga 9 persen tahun depan.
Dalam mengejar target ini pemerintah tidak akan segan untuk terus memberikan bansos. Bahkan, Bambang menegaskan pemberian bantuan tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan anggaran. Bansos merupakan anggaran yang harus diprioritaskan dibandingkan lainnya, meski anggaran yang ada terbatas.
Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan belanja bansos sebesar Rp 77,3 triliun, naik dari total belanja bansos tahun lalu sebesar Rp 52 triliun. Bambang mengatakan dari sisi inflasi, pemerintah berhasil menjaga harga pangan yang jadi 73 persen oembentuk garis kemiskinan.
"Kalau harga beras dikendalikan, maka penurunan angka kemiskinan akan semakin cepat," kata dia. (Baca: BPS: Bantuan Pangan Non-Tunai Tekan Angka Kemiskinan di Bawah 10%)
Pemberian bansos dan menjaga inflasi merupakan satu dari beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah saat ini. Bambang menjelaskan langkah lainnya adalah pengembangan kawasan luar Jawa, hingga memperluas manfaat dana desa untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Kemudian memperkuat ekonomi domestik dengan meningkatkan kemudahan berusaha di daerah dan mendorong investor domestik dan wirausaha lokal mengembangkan bisnis demi memperluas lapangan kerja. "Tapi itu langkah jangka panjangnya," ujar dia.
Sebelumnya Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan data angka kemiskinan dan ketimpangan harus dibaca dengan hati-hati. Tingkat kemiskinan yang turun ke level 9,82% nyatanya seiring dengan kenaikan signifikan bantuan sosial (bansos). Jika suatu saat terjadi masalah fiskal dan bansos dikurangi, ia menduga angka kemiskinan bakal kembali naik.
“Bantuan sosial tunai dari pemerintah naik 87,6% pada triwulan I 2018. Selain itu, program beras sejahtera serta bantuan pangan nontunai juga berhasil didistribusikan ke masyarakat sesuai jadwal,” kata dia beberapa hari lalu.
(Baca: Bappenas: 25% Pengeluaran Masyarakat Miskin untuk Beli Pulsa)