Nota Keuangan 2019 Disusun, DPR Soroti Asumsi Rupiah dan Laju Ekonomi

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suasana sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Martha Ruth Thertina
12/7/2018, 17.44 WIB

Pemerintah dapat mulai menyusun nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Sebab, paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui kerangka asumsi makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Meski begitu, beberapa fraksi memberikan catatan khusus terutama untuk asumsi pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, asumsi makro dan pokok kebijakan fiskal tersebut telah disepakati dalam rapat antara Badan Anggaran DPR dengan pemerintah. Rinciannya, pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6%; laju inflasi 2,5% hingga 4,5%; dan nilai tukar rupiah 13.700-14.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

(Baca juga: Jokowi Putuskan Tak Ada Perubahan APBN Tahun Ini)

Kemudian, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan 4,6-5,2%; harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) US$ 60-70 per barel; dan lifting minyak bumi 722-805 ribu barel per hari. Sementara itu, lifting gas bumi sebanyak 1.210-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Di sisi lain, rincian target pembangunan, yaitu angka pengangguran 4,8% hingga 5,2%; angka kemiskinan 8,5-9,5%; indeks rasio gini 0,38-0,39; dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98. Sementara itu, defisit anggaran disepakati sebesar 1,6-1,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

(Baca juga: Kendalikan Utang, Defisit APBN Dibidik Turun Jadi 1,6-1,9% pada 2019)

Adapun saat paripurna DPR, sejumlah fraksi masih menyoroti beberapa asumsi makro yang disepakati. Fraksi Partai Gerindra memperkirakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang realistis untuk 2019 yaitu berkisar 5,2%-5,4%. Hal ini dengan mempertimbangkan target tahun-tahun sebelumnya yang tidak tercapai.

Di sisi lain, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar Pemerintah memperlebar asumsi nilai tukar rupiah hingga Rp 14.400 per dolar AS. Usulan itu dengan melihat kondisi pergerakan rupiah saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mempertimbangkan catatan tersebut. " itu merupakan bahan yang sangat penting bagi kami untuk menyelesaikan nota keuangan," katanya.