Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mengatakan revolusi digital sudah mulai mengubah struktur ekonomi di seluruh dunia. Pemerintah harus memanfaatkan revolusi yang tengah terjadi dan mempersiapkan masyarakatnya agar bisa menghadapi perubahan.
Menurut Lagarde, langkah yang bisa dilakukan pemerintah yaitu memperbaiki infrastruktur digital dan membuat sistem pendidikan yang sesuai dengan masa depan. Selain itu, meningkatkan kapasitas masyarakat.
"Dengan meningkatkan kapasitas manusia, Anda bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut," ucapnya dalam acara High-Level International Conference: New Growth Models in a Changing Global Landscape di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (27/2). (Baca juga: Utang ke IMF Lunas, Ekonom Bicara Manfaat Fasilitasi IMF Meeting)
Ia pun menyinggung studi McKinsey yang menyatakan bahwa 60% pekerjaan saat ini terdiri dari beberapa tugas yang dilakukan secara otomatis. Maka itu, perlu ada langkah-langkah untuk menciptakan peluang bagi semua orang.
"Model pertumbuhan baru akan bergantung pada berbagai inovasi teknologi dari kecerdasan buatan, robotika, hingga bioteknologi, sampai fintech (financial technology/teknologi finansial)," kata dia. (Baca juga: Google: Ekonomi Digital Indonesia Capai Rp 1.095 Triliun pada 2025)
Sejauh ini, Lagarde menilai Indonesia memiliki ekosistem digital yang dinamis dengan lebih dari 1.700 perusahaan rintisan di bidang digital atau startup. Salah satu startup yang dinilainya bagus yaitu Go-Jek. "Go-jek telah mengubah dirinya dari aplikasi, naik ke platform untuk pembayaran mobile dan banyak layanan lainnya," kata dia.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah merancang kebijakan untuk merespons perkembangan ekonomi digital. Salah satu kebijakan tersebut yakni mempersiapkan ahli pada bidang digital serta mendorong pendidikan terkait.
(Baca juga: Pemerintah Bakal Permudah Izin Tenaga Kerja Asing Sektor Digital)
Adapun fasilitas internet yang dibangun pemerintah di beberapa daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan. "Ini adalah salah satu upaya memberikan akses pendidikan bagi daerah terpencil di Indonesia," kata Sri Mulyani.