Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, prosentase penduduk miskin di Maluku dan Papua mencapai 21,23% dengan jumlah 1,52 juta orang. Meski, secara nasional tingkat kemiskinan turun menjadi 10,12%, penduduk miskin di kawasan timur Indonesia tetap tinggi.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, pemerintah terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan transfer ke daerah. Tak hanya menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Maluku dan Papua juga memperoleh Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.
Pada 2017, total dana yang diterima kedua wilayah tersebut adalah Rp 81,7 triliun. Dana itu terdiri dari Papua dan Papua sebesar Rp 59,5 triliun, serta Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 22,2 triliun.
"Jauh lebih besar ketimbang di Sulawesi maupun Kalimantan. Kalimantan hanya Rp 77,7 triliun. Dan apalagi dibanding Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali," ujar Boediarso, Rabu (4/1).
(Baca juga: Penduduk Miskin Berkurang 1,19 Juta Orang, Terbanyak dalam 7 Tahun)
Menurut dia, tingginya angka kemiskinan di Papua dan Maluku karena penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah yang belum efektif. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) pada daerah tersebut juga perlu ditingkatkan.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerataan ekonomi bukan hal yang mudah. Saat angka kemiskinan secara nasional bisa turun hingga di bawah 10% pun, menurutnya akan ada daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan.
"Walaupun nanti masuk ke (tingkat kemiskinan) single digit, misalnya, di akhir tahun, itu di beberapa daerah masih tetap akan buruk. Jangankan di timur, di Sumatera saja masih ada seperti Bangka Belitung dan Bengkulu," katanya.
Darmin menyatakan, penanganan masalah kemiskinan harus dilihat sesuai kebutuhan di tiap wilayah. Di Sumatera misalnya, ada program Perhutanan Sosial, di mana masyarakat dipinjami hak kelola hutan selama 35 tahun. Tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan program ini di lima hingga enam lokasi.
(Baca juga: Masuk Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Fokus Tiga Masalah Ekonomi)
Selain itu, juga dengan memberikan sertifikasi lahan. "Ini sudah hampir sesuai target 5 juta sertifikat," kata Darmin.
Peremajaan kebun kelapa sawit juga diterapkan, salah satunya untuk mengurangi kemiskinan di wilayah yang bersangkutan. "Yang belum itu transmigrasi dan redistribusi lahan. Ini sudah akan berjalan di 2018, sehingga pemerataan dan tingkat kemiskinan membaik lagi," ujar Darmin.
Secara nasional, untuk bisa mengurangi tingkat kemiskinan pemerintah fokus pada pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). "Memberikan uang ke keluarga miskin langsung, tidak pakai bagi-bagi di kelurahan atau kepala desa," ujar dia.
Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih memprediksi, tahun ini pemerintah akan fokus pada program-program pengurangan kemiskinan. Sebab, Pemilihan Presiden (Pilpres) akan digelar 2019 mendatang.
"Dua tahun ini bisa jadi upaya pemerintah mengejar target untuk menekan kemiskinan, seperti dengan menaikkan bantuan sosial. Persoalannya efektif atau enggak? Lepas ada tujuan politik, yang penting ada efek ke ekonomi," ujar dia kepada Katadata.