Lembaga Pemeringkat Internasional, Fitch Ratings menaikkan peringkat utang jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan prospek stabil. Dengan demikian, peringkat utang Indonesia berada satu level di atas batas bawah layak investasi (investment grade). Artinya, risiko gagal bayar utang relatif lebih rendah.
Fitch menaikkan peringkat utang Indonesia lantaran melihat kebijakan pemerintah baik dari sisi fiskal maupun moneter sudah cukup efektif meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. "Ketahanan Indonesia dari tekanan eksternal terus menguat dalam beberapa tahun belakangan ini," demikian pernyataan lembaga pemeringkat tersebut seperti dikutip Reuters, Kamis (21/12).
Kebijakan nilai tukar rupiah yang lebih fleksibel sejak pertengahan 2013 dianggap telah membantu mempertebal cadangan devisa (cadev) Indonesia hingga mencapai US$ 125,97 miliar per November 2017. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI) juga dinilai sudah cukup disiplin untuk menahan keluarnya dana asing (capital outflow) di tengah banyaknya tantangan.
Selain itu, kebijakan makroprudensial juga dinilai cukup efektif menahan kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) swasta secara signifikan. Di sisi lain, pendalaman pasar keuangan terjadi seiring dengan membaiknya stabilitas di pasar keuangan.
Dari sisi fiskal, Fitch menilai anggaran yang ditetapkan pemerintah saat ini lebih kredibel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski ketahanan ekonomi membaik, namun Fitch mengingatkan agar Indonesia tetap mewaspadai beberapa tantangan eksternal, di antaranya normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang berpotensi menekan negara-negara ekonomi berkembang.
Selain itu, Fitch menyoroti soal tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Lalu, peningkatan utang luar negeri yang di atas negara-negara lainnya yang berperingkat BBB.
Dari sisi domestik, Fitch memperingatkan soal risiko dari adanya pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di 2018 dan pemilihan presiden (Pilpres) di 2019. Fitch khawatir, kedua perhelatan ini akan menghentikan upaya pemerintah melakukan reformasi struktural.
"Gejolak pada saat Pilkada dan Pilpres adalah risiko kuat atas reformasi birokrasi (yang tengah dilakukan) dan bisa mengganggu sentimen pasar domestik dan asing," demikian tertulis.
Meski begitu, Fitch mengapresiasi resformasi struktural yang dilakukan pemerintah sejauh ini. Implementasi dari pemangkasan prosedur dan izin bisnis telah membuat Indonesia berhasil menaikkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EoDB) ke level 72 dari 190 negara, atau naik 37 peringkat dalam dua tahun.
Reformasi juga dinilai berkontribusi terhadap peningkatan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment). Fitch berharap FDI bakal terus meningkat sehingga bisa menutup transaksi berjalan di beberapa tahun ke depan.
Fitch menambahkan, kenaikan rating Indonesia juga disokong oleh beberapa hal, di antaranya ekonomi yang tetap kuat dibandingkan negara-negara selevel. Rata-rata ekonomi Indonesia berada di level 5,1% dalam lima tahun belakangan, di atas nilai tengah pertumbuhan ekonomi negara berperingkat BBB lainnya yang di level 3,2%.
Fitch berharap ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik dari 5,1% pada 2017 menjadi 5,4% di 2018 dan 5,5% di 2019. "Indonesia akan memeroleh keuntungan dari peningkatan perdagangan global dan stabilitas harga komoditas. Investasi juga akan melanjutkan momentum perbaikan seiring dengan belanja infrastruktur yang tinggi, biaya pinjaman yang rendah, dan implementasi reformasi struktural," demikian tertulis.
Selain itu, rasio utang pemerintah yang rendah di kisaran 28,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di 2017. Rasio tersebut di bawah nilai tengah rasio utang negara-negara berperingkat BBB yang di level 41,1%.
Defisit anggaran juga dinilai bakal stabil di level 2,7% terhadap PDB tahun ini, atau di bawah batas aman 3%. Namun, Fitch menyoroti rendahnya penerimaan pemerintah. Hal ini membuat kemampuan pemerintah menjadi terbatas dalam mendanai pembangunan infrastruktur sehingga meningkatkan ketergantungan pada BUMN.
Fitch melihat rasio utang BUMN berpeluang meningkat dalam beberapa tahun ke depan untuk mengatasi persoalan defisit infrastruktur. Alhasil, kewajiban kontijensi pemerintah pun meningkat.
Di sisi lain, risiko di sektor perbankan dinilai terkendali. Kredit swasta tercatat rendah hanya 37% terhadap PDB, dan rasio kecukupan modal perbankan kuat di level 23,2% pada Oktober. Sementara itu, rasio kredit bermasalah mulai stabil di 2017.