Jokowi Minta Kepala Daerah Arahkan APBD untuk Program Padat Karya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah memperbanyak proyek padat karya yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, agar perekonomian daerahnya bisa terdongkrak..

Berdasarkan hasil survei yang dia dapat, permintaan masyarakat akan meningkat, utamanya karena ada kesempatan kerja. Hal ini bisa didorong oleh Pemda melalui anggarannya masing-masing. Oleh sebab itu dia memerintahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih disasar untuk program padat karya.

"Karena padat karya akan menyerap tenaga kerja banyak sekali," kata Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam mengarahkan anggaran ke program padat karya. Salah satunya Pemerintah Kabupaten bisa mendorong perbaikan sistem irigasi dengan melibatkan masyarakat untuk bekerja. Demikian juga untuk proyek jalan. Tidak perlu pakai aspal atau hotmix, tapi dengan mempekerjakan banyak orang.

‎Menurut Presiden, yang diinginkan sekarang ini adalah cash for work (uang untuk masyarakat bekerja). Dia mencontohkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), yakni dengan memberikan dana tunai kepada masyarakat, tetapi masyarakat harus bekerja.

“Kalau BLT kan diberikan tetapi masyarakat tidak bekerja. Ini diberikan pada masyarakat, syukur bayarannya harian lebih baik, maksimal 1 minggu harus dibayar. Nanti tingkat konsumsi di daerah, kemudian daya beli di daerah Bapak, ibu, Saudara sekalian akan kelihatan kalau ini dilakukan,” ujarnya.

Padat karya lain yang disinggung Jokowi adalah memberi kesempatan industri dan manufaktur untuk masuk lebar-lebar. Karena industri ini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Mantan Walikota Solo ini mengingatkan perizinan untuk investasi ini tidak memakan waktu lama, apalagi di era persaingan ini.

"Karena (industri) bisa buka lapangan kerja masyarakat," katanya.

Jokowi mengingatkan daerah saat ini di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah ada pengurusan 9 izin dalam tiga jam. Dia mengatakan seharusnya daerah dapat memberikan izin lebih cepat dari BKPM yang notabenenya lembaga Pemerintah pusat.

"Kalau pusat jam, daerah harusnya menit," seloroh Jokowi.