Pemerintah menetapkan himpunan perbankan milik negara (Himbara) sebagai bank penyalur program bantuan sosial (Bansos). Dari keempat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, ada dua bank yang akan mendapat porsi paling besar, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) serta Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Z.A. dulung mengestimasi dua bank tersebut dapat menguasai penyaluran bansos hingga 70 persen. Sedangkan sisanya akan disalurkan oleh Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Andi beralasan kedua bank tersebut memiliki jaringan yang kuat di seluruh Indonesia. Apalagi khusus BRI akan berfokus kepada penyaluran bansos di wilayah luar pulau Jawa. Sedangkan untuk BNI akan berfokus kepada penyaluran di pulau Jawa. "Apalagi kalau BRI punya jaringan satelit juga untuk mendukung ini," katanya dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Kamis (24/8).
(Baca juga: RAPBN 2018, Jokowi Perbesar Dana Bantuan Sosial dan Subsidi)
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 161,9 triliun untuk bantuan sosial. Nilai ini meningkat dari Rp 158,4 triliun dalam anggaran tahun ini. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin. Sasarannya mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.
Naiknya anggaran juga berbanding lurus dengan penerima manfaat bantuan nontunai, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima program ini ditingkatkan menjadi 10 juta keluarga, dari 6 juta tahun ini. Penerima bantuan pangan nontunai jumlahnya juga naik menjadi 10 juta jiwa dari 1,4 juta pada 2017.
Andi menargetkan penyaluran bansos pada tahun depan akan lebih tepat sasaran, walaupun dia tidak berani menyasar 100%. Namun, untuk sekarang pihaknya masih akan menyempurnakan data terlebih dahulu agar penyaluran bansos pada tahun depan tidak terkendala.
(Baca: RAPBN 2018, Anggaran Kemensos Naik Hampir Dua Kali Lipat)
Salah satu usaha ditempuh adalah dengan menggelar rapat bersama pemerintah daerah untuk menghitung bersama jumlah penerima manfaat bansos ini. "Nanti malam akan kami lakukan rapat tersebut," ujarnya.
Dia juga meyakini masyarakat miskin sanggup untuk mengikuti penyaluran bantuan sosial nontunai. Apalagi menurutnya agen-agen penyalur dapat membantu masyarakat penerima manfaat tersebut untuk menarik bantuan yang telah diberikan. "Sedangkan total e-warung sebanyak 83 ribu kami rasa cukup," katanya.
Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jumlah penerima PKH bertambah. Pemerintah meyakini program PKH penting dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan. “Ini penting untuk mendorong level kemiskinan di bawah 10%,” kata dia.
(Baca: Sri Mulyani: Kenaikan Bansos Bantu Kemiskinan Turun ke Bawah 10%)