Pemerintah terus menggenjot revitalisasi Pos Batas Lintas Negara (PBLN) di berbagai perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Revitalisasi PBLN ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi bagi warga perbatasan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono menjelaskan, keberadaan PBLN dapat menggairahkan perekonomian warga perbatasan. PBLN Entikong misalnya, telah menjadi tempat bagi masyarakat untuk melakukan ekspor produk yang dimilikinya. (Baca juga: Indonesia – Malaysia Normalisasi Perdagangan Entikong – Tebedu)
Sebelumnya, masyarakat hanya mengirim produknya ke Malaysia dan pihak-pihak di negara tersebut yang melakukan ekspor. Alhasil, keuntungan yang dterima masyarakat tidak terlalu besar. "Jadi, itu dampaknya, terutama menurut pihak imigrasi, khususnya bea cukai," kata Basuki saat ditemui di acara “Indonesia Development Forum”, di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (10/8).
Menurut Basuki, gara-gara melihat PBLN Indonesia, pengusaha Malaysia meminta pemerintahnya melakukan hal yang sama. "Pengusaha Malaysia sekarang protes. Pengusahanya minta dibangun PBLN seperti Indonesia," ujarnya.
Selain merevitalisasi PBLN, Basuki mengungkapkan, pemerintah juga telah membangun pasar-pasar untuk memfasilitasi masyarakat perbatasan dalam bertransaksi jual-beli. (Baca juga: JK Minta Penyaluran Dana Desa Diperbaiki karena Rentan Penyelewengan)
Untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, Basuki menambahkan, Kementeriannya juga tengah berfokus membangun bendungan di berbagai wilayah Indonesia. Bendungan dinilai memiliki nilai ekonomi lantaran berperan dalam memenuhi ketersediaan air untuk irigasi, sumber pembangkit listrik, tempat budidaya ikan, hingga penahan banjir.
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan hingga 2019 mendatang. Namun, Basuki mengakui tidak semuanya akan selesai tepat waktu. Bendungan yang akan selesai adalah 16 unit warisan dari pemerintahan terdahulu. Sedangkan 49 bendungan baru akan selesai bertahap.