Gandeng Kanada, Pemerintah Kembangkan Iklim Ekonomi Daerah
Pemerintah bekerjasama dengan Kanada dalam mendukung Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gorontalo menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta tata kelola yang inklusif dan akuntabel. Program ini diberi nama Dukungan Nasional untuk Iklim Penanaman Modal Daerah (National Support for Local Investment Climate/NSLIC) atau National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan program ini akan mendukung pemerintah menerapkan strategi pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Program ini juga bisa mengurangi hambatan-hambatan pengembangan usaha untuk menciptakan iklim yang ramah bagi penanaman modal di daerah.
"Pemerintah terus berupaya agar aktivitas ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja, nilai tambah dan pendapatan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan lebih berkualitas sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mempersempit kesenjangan," ujar Bambang saat membuka acara tersebut, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (23/5).
Program ini sebenarnya telah dimulai sejak Desember 2015. Total dana yang digelontorkan dalam program ini mencapai 18 juta dolar Kanada atau sekitar Rp 177 miliar dalam jangka waktu enam tahun. (Baca: Pemerintah Bidik Ekonomi 2018 Tumbuh 6,1%, Ketimpangan Menciut)
Pemerintah berharap program ini bisa memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk menghasilkan aturan yang lebih baik terkait pengembangan usaha, proses perizinan yang sederhana, serta penyediaan layanan pengembangan usaha yang kuat bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Proyek NSLIC akan mendukung kegiatan pengembangan ekonomi di tingkat nasional dan daerah di 10 Kabupaten/Kota di propinsi Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.
Fokus daerah di Sulawesi Tenggara meliputi Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan. Sementara di Gorontalo, fokus daerah mencakup Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwatu.
Menurut Bambang, terdapat lima hal penting yang menjadi dasar pengembangan ekonomi lokal perlu dilakukan. Pertama, pengembangan ekonomi lokal menjadi penopang utama kinerja perekonomian nasional. Kedua, perputaran kegiatan ekonomi daerah akan memerlukan tambahan tenaga kerja dan sekaligus akan memperluas kesempatan kerja.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi lokal akan menciptakan nilai tambah dan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Sehingga kesenjangan pendapatan dapat dipersempit. Keempat, perputaran kegiatan ekonomi di daerah akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah. (Baca: Pemerintah Dorong BUMN Bangun Perekonomian Daerah)
Kelima, daerah dengan ekonomi maju, berkembang, dan berkualitas menjadi fondasi yang solid bagi penguatan daya saing dan ketahanan nasional dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. "Pengembangan ekonomi lokal juga akan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Bambang.
Duta Besar Kanada untuk Indonesia Peter MacArthur berharap program ini dapat menjadi dasar untuk mencapai lima syarat pengembangan ekonomi daerah secra maksimal. Lima syarat ini adalah, pertama, tersedianya kawasan pengembangan atau sentra produksi atau pusat bisnis yang siap bangun, di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan maupun pariwisata.
Kedua, terbangunnya sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan, seperti listrik, air bersih, jalan, transportasi, telekomunikasi dan informasi. Ketiga, berkembangnya kerja sama dan kemitraan antara koperasi, pelaku usaha kecil dan menengah, swasta dan pemerintah daerah dalam peningkatan produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran.
Keempat, berkembangnya riset dan inovasi sebagai bagian dari manajemen pengetahuan yang melibatkan para pendamping atau penggerak pemberdayaan masyarakat, serta pihak perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kelima, terwujudnya komitmen dan dukungan nyata dari pemerintah daerah baik dalam bentuk kemudahan perijinan, fasilitasi, pendampingan, pendidikan vokasional maupun pelaksanaan proyek pilot dan percontohan secara nyata dan tuntas
"Proyek ini adalah sebuah realisasi dari komitmen berkelanjutan Kanada dalam mendukung lndonesia agar dapat mencapai tujuan pembangunan dan prioritas ekonomi," ujarnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan untuk tahap awal, program ini hanya ditujukan untuk dua provinsi di Sulawesi. Ini berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan adanya fokus dan prioritas dalam menjalankan program. Jika program ini berhasil di kedua provinsi tersebut, maka akan jadi percontohan bagi daerah lain.
"Yang awal ini bisa jadi percontohan. Dari pada program yang mimpi besar tapi tidak ada dampak konkretnya," ujar Lembong.