Presiden Joko Widodo meminta anak buahnya mematangkan program redistribusi aset. Hal ini agar program yang termasuk dalam kebijakan pemerataan ekonomi tersebut bukan sekadar bagi-bagi lahan saja.
Dalam rapat terbatas soal kebijakan pemerataan ekonomi, Jokowi meminta menteri terkait seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk mempertajam program tersebut.
"Kami ingin ini dapat menyentuh 40 persen masyarakat ekonomi terbawah," kata Jokowi di kantornya, Jakarta, Selasa (11/4).
(Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim untuk Rombak Aturan Kepemilikan Tanah)
Para menteri harus bergerak cepat, sebab Jokowi berharap distribusi aset ini dapat mulai dilakukan pada 24 April mendatang saat Kongres Ekonomi Umat. "Pada saat itu syukur-syukur (kalau) sudah ada yang dibagi," kata Jokowi.
Beberapa hal yang menurut Jokowi perlu penajaman adalah bagaimana cara pembagian lahan, siapa saja yang diberikan, dan berapa luas pembagian lahan tiap kelompoknya. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana skema terbaik agar lahan yang sudah dibagi tidak dijual kembali.
Dalam program ini, Jokowi juga menyoroti masalah pendampingan. Menurutnya, masyarakat yang memperoleh jatah tanah negara harus didampingi agar dapat mengelolanya secara produktif. Ia pun merujuk kepada lembaga pengembangan lahan di Malaysia yakni Federal Land Development Authority (FELDA). "Apakah kami meniru mereka atau tidak harus diputuskan," katanya.
(Baca juga: Jokowi Akan Luncurkan Paket Pemerataan Ekonomi Dua Pekan Lagi)
Selain terkait reforma agrarian, program pemerataan ekonomi juga mencakup pendidikan vokasi. Dalam program ini, Jokowi meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyiapkan sistem terbaik hingga sekolah-sekolah kejuruan dapat terserap dunia kerja.
"Ini harus segera konkret sehingga proses pendataan dan penataan program betul-betul (sesuai kebutuhan industri)," kata Jokowi.