Jokowi: Industri Harus Dibebaskan dari Aturan yang Berlebihan

Laily | Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi bersama Kepala Negara ASEAN dan Amerika Serikat saat KTT ASEAN-AS di San Fransisco Amerika Serikat
Penulis: Safrezi Fitra
18/2/2016, 13.00 WIB

KATADATA - ‎Mengakhiri agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kunci (keynote speech) dalam acara US-ASEAN Business Council (US-ABC). Acara ini digelar di Ballroom Hotel St. Regis, San Fransisco, California, Amerika Serikat (AS), Rabu (17/2).

Dalam pidatonya, Jokowi mengungkapkan kebanggaannya atas kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik. Saat pasar modal Cina dan AS menurun dan harga minyak dunia anjlok, nilai tukar rupiah relatif stabil dan penurunan pasar modal masih kecil. Bahkan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,03 persen, melampaui prediksi lembaga-lembaga keuangan.

Dia mengatakan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Diantaranya konsolidasi politik dan perombakan kabinet dengan memasukkan lebih banyak teknokrat dan professional, serta pembangunan infrastruktur. Jokowi pun mengaku optimistis bahwa Indonesia telah mencapai tataran stabilisasi ekonomi. (Baca: Ada 4 Stimulus, Ekonomi 2016 Diperkirakan Bisa Tumbuh 5,2 Persen)

Tidak hanya sampai di sini, Pemerintah menyatakan akan terus berupaya menjaga perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Jokowi  menjanjikan akan mengambil beberapa kebijakan terutama untuk menarik investor dari luar negeri agar tertarik berinvestasi di Indonesia.‎ Salah satunya dengan melakukan deregulasi ekonomi dengan membenahi aturan yang ada. Deregulasi ini dilakukan lewat penyederhanaan dan pembenahan perijinan, peraturan yang tumpang tindih, termasuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI).

“Saat ini, kita harus memberlakukan kebijakan yang sama di emerging markets, yakni membebaskan bisnis dan industri dari Undang-Undang dan peraturan yang berlebihan,” ujar Jokowi dalam pidatonya, seperti dikutip dalam keterangan resminya di Sekretariat Presiden (18/2). Perbaiki Kemudahan Berusaha, Pemerintah Revisi 22 Peraturan)

Konsep ini pertama diperkenalkan oleh Ronald Reagan saat menjabat sebagai Gubernur Negara Bagian California bersama dengan Perdana Menteri Inggris saat itu, Margareth Thatcher memberlakukan deregulasi ekonomi Inggris dan AS. (Baca: 

Sejak awal tahun ini perekonomian global masih mengalami perlambatan. Beberapa negara-negara pasar berkembang (emerging market) mengalami penurunan. Muncul kekhawatiran akan berdampak pada perekonomian negara maju. Pada kondisi ini, Jokowi menyarankan Bank Sentral Dunia memang harus menyediakan likuiditas yang diperlukan oleh dunia. (Baca: Jokowi: Rencana Kerja 2017 Harus Berubah Total)

Menurut Jokowi, ada beberapa tindakan nyata yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi perekonomian saat ini, yaitu dengan melakukan reformasi struktural. Apalagi tantangan ekonomi yang dihadapi kini sudah bergeser. Bukan lagi kesalahan pemungutan pajak yang berlebihan. Namun sebaliknya, kebijakan fiskal yang buruk telah menyebabkan negara kehilangan sumber daya yang dibutuhkan untuk investasi masa depan.

“Pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia tidak boleh menunda tindakan-tindakan nyata dan aksi mendasar,” ujarnya. Pada akhir pidatonya, Jokowi mengajak negara-negara ASEAN dan AS untuk melakukan tindakan tegas, jujur, berorientasi jangka panjang, dan siap untuk tidak popular. (Baca: Sepekan, Dua Lembaga Tetapkan Rating Layak Investasi Indonesia)

Untuk diketahui, US-ABC merupakan forum yang bertujuan untuk mendorong peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan antara AS dengan negara-negara anggota ASEAN. US-ABC dibentuk atas inisiatif dari pemerintah negara-negara ASEAN dalam forum dialog ASEAN-AS pada 1984.