Pengusaha Menilai Paket Jilid II Tak Cepat Atasi Masalah

KATADATA
Pedagang menunggu calon pembeli di salah satu pusat perdagangan di Jakarta. Paket kebijakan pemerintah dinilai tidak langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat.
30/9/2015, 12.12 WIB

KATADATA ? Paket kebijakan ekonomi tahap II yang diluncurkan pemerintah kemarin, dinilai belum memberikan efek positif untuk mendorong kinerja industri. Sasaran yang dituju pemerintah lewat paket kebijakan tersebut berorientasi jangka menengah dan panjang.

Padahal, kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, dunia usaha berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa langsung berdampak terhadap kelangsungan usahanya. Menurut dia, jika pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), dampaknya akan langsung terasa bagi dunia usaha serta bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

?Saya pikir (paket kebijakan tahan II) tidak bepengaruh banyak, karena sasarannya jangka menengah dan panjang,? kata Ade saat dihubungi Katadata, Rabu (30/9).

Dalam pandangan dia, paket kebijakan ekonomi tahap II memang sudah tepat. Misalnya, izin investasi di kawasan industri yang bisa selesai dalam waktu tiga jam. Namun, hal itu akan lebih bermanfaat dalam menyambut perdagangan bebas bukan untuk menunjang industri nasional dari kesulitan seperti saat ini.

?Paket ini akan meroket dua tahun mendatang, tapi itu efeknya bukan jangka pendek seperti sekarang,? kata Ade.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko juga berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sasarannya jangka pendek. Salah satunya adalah kemudahan dalam mengakses kredit.

Saat ini, produsen alas kaki skala kecil dan menengah sudah mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi. Paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilainya masih menguntungkan produsen alas kaki raksasa lantaran kemampuan investasi yang lebih besar.

?Yang kami perlukan itu kemudahan kredit bank. Mayoritas bank itu trauma kredit macet, padahal biasanya kredit macet itu adanya di sektor tambang dan perkebunan. Malah industri yang tidak terbantu,? kata Eddy.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Soegiarto berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang lebih mengarah terhadap kemudahan industri otomotif. ?Kan masih ada lagi, kita tunggu saja kebijakan berikutnya,? kata dia.

Bagi industri otomotif, kata dia, insentif terbesar adalah berasal dari meningkatnya daya beli masyarakat. Jadi, bukan dari kemudahan langsung terhadap industri otomotif. ?Tidak langsung memang, tapi ke arah daya beli (masyarakat) yang meningkat,? kata Jongkie.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution