KATADATA ? Presiden Joko Widodo telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi pada sore ini, Rabu, 9 September 2015. Salah satunya berkaitan dengan deregulasi. Dari 154 aturan yang diusulkan ke tim ekonomi, pemerintah memutuskan 89 aturan yang diubah.
Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai langkah tersebut mampu menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Namun, di dalam mendorong investasi, paket kebijakan ini kemungkinan baru terasa tiga hingga enam bulan setelah diterapkan. Meski begitu, pasar tetap mengapresiasi kebijakan tersebut karena peraturan dan birokrasi selama ini memang menghambat industri.
Secara spesifik, Joshua berharap kebijakan yang diperbaiki bisa mendorong industri manufaktur. Sebab, industri ini menyerap tenaga kerja paling besar. Dampaknya terhadap perekonomian masyarakat pun sangat tinggi. Sayangnya, kenaikan upah minimum pekerja dan tarif dasar listrik (TDL) menekan industri ini. Oleh karenanya, pertumbuhan industri hanya berkisar empat hingga lima persen per tahun.
"Industri manufaktur saat ini jalan di tempat. Yang berkembang pertumbuhannya malah sektor jasa, karena tantangannya labor cost yang mahal kemudian kenaikan TDL. Ini memberatkan industri manufaktur," kata Josuha kepada Katadata, Rabu (9/9).
Meski pengaruh positif tersebut baru terasa dalam jangka panjang, upaya pemerintah ini bisa meningkatkan kepercayaan pasar. Ia yakin pelemahan nilai tukar rupiah bisa tertahan tidak lebih dalam dari Rp 14.200 per dolar Amerika Serikat. Rupiah diprediksi sulit menguat lebih dari level tersebut. Sebab, pelemahan mata uang terjadi di seluruh negara berkembang (emerging market). Apalagi menjelang pertemuan bank sentral Amerika, The Fed, pada pertengahan September ini untuk menaikkan suku bunganya (Fed Rate).
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan industri hanya tiga persen per tahun selama 15 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perizinan. Ia menilai, birokrasi yang gemuk ini menghambat industri untuk berdaya saing. (Baca pula: Pemerintah Fokuskan "Paket September" untuk Sektor Riil).
Deregulasi kebijakan diharapkan menjadi obat bagi industri dalam negeri untuk pulih. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang diharapkan bisa menjadi vitamin atau suplemen bagi industri agar berdaya saing di kancah internasional. "Untuk membuat unggul industri dalam bentuk berbagai kebijakan," kata Darmin.
Menurutnya, untuk mengubah regulasi ini sangat sulit karena antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya di beberapa kementerian berkaitan. Misalnya, untuk impor ada 11.054 komoditi yang diatur. Sedangkan ekspor ada sekitar 2.228 komoditas.