KATADATA ? PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meminta tambahan gas untuk kebutuhan proyek pembangkit listrik 35 Gigawatt (GW). Permintaan didasarkan pada 37 persen proyek listrik tersebut merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Amin Subekti mengatakan total kapasitas PLTG yang akan dibangun pada proyek tersebut mencapai 13 GW. Untuk menjalankan pembangkit tersebut butuh pasokan gas sebesar 1.250 miliar british thermal unit per hari (BBTUD). Kebutuhan gas untuk pembangkit yang telah ada saat ini mencapai 1.100 BBTUD. Artinya dengan selesainya pembangunan PLTG yang baru pada 2019, kebutuhan gas PLN mencapai 2.350 BBTUD.
"Kami membangun beberapa PLTG baru, misalnya Grati. Tambak Lorok juga kemarin beroperasi, itu kan juga butuh gas. Kemudian Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, itu tambah lagi kebutuhannya," kata dia di Kantor PLN, Jakarta, Rabu (2/9).
(Baca: Pembangkit Listrik 35 GW Akan Pakai Gas Impor)
Menurut Amin, hingga saat ini baru beberapa PLTG yang sudah berkontrak dan mendapat jaminan pasokan gas, yakni PLTG Gorontalo dan Grati. Namun, dia tidak menyebutkan berapa besar kebutuhan gas dari dua pembangkit tersebut. Dia hanya mengatakan kapasitas PLTG Gorontalo sebesar 100 Megawatt (MW) dan PLTG Grati sebesar 450 MW. Sementara untuk pembangkit lain yang akan dibangun, belum mendapat jaminan pasokan gas.
(Baca: Kontrak Gas untuk Listrik 35.000 MW Ditandatangani)
Awal Mei lalu, PLN telah menandatangani dua perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan ConocoPhillips Grissik Ltd dan Petroselat. Dari dua PJBG ini, PLN mendapat jaminan pasokan untuk pembangkit di Sumatera dan Jawa bagian barat sebanyak 45 BBTUD. Ini masih jauh untuk mencukupi total kebutuhan dari proyek pembangkit 35 GW.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PLN terus berupaya melobi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). PLN pun sempat mengajukan permohonan kepada pemerintah agar bisa ditunjuk menjadi badan penyangga gas nasional, yang akan dibentuk. Namun upaya ini harus pupus, karena pemerintah lebih memilih BUMN yang memiliki bisnis utamanya di sektor migas. Sementara bisnis utama PLN adalah sektor kelistrikan.