KATADATA ? Anggota DPR mempertanyakan perusahaan pemenang tender pengadaan minyak untuk periode Juli-Desember 2015 yang dilakukan Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero). Pemenang tender merupakan perusahaan yang dimiliki oleh orang yang ditengarai bagian dari mafia migas.
"Verita Oil dan Global Energy Services itu milik MR. Dulu dia terlibat di Petral, sekarang terlibat lagi di ISC," kata Inaz Nasrullah Zubir, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura, di Gedung DPR, Selasa malam (9/6).
Dua perusahaan yang menang dalam tender pengadaan minyak ini, kata dia, sudah diakui oleh Vice President ISC Daniel Purba. Kedua perusahaan tersebut layak dipertanyakan karena terkait komitmen pemerintah membenahi tata kelola migas.
Menurut dia, kedua perusahaan tersebut bukanlah produsen minyak, melainkan hanya perantara Pertamina dengan perusahaan produsen minyak negara lain. Inaz menganggap selama ini bisnis anak usaha Pertamina di Singapura, Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pun diatur oleh dua perusahaan tersebut dan pemiliknya.
Menangnya dua perusahaan tersebut dalam tender pengadaan minyak, bertolak belakang dengan upaya pemberantasan mafia migas. Apalagi Vice President ISC Daniel Purba pernah menjadi Sekretaris Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang dipimpin oleh Faisal Basri.
?Pak Daniel Purba kan Sekretaris (Tim) Faisal Basri. Faisal mempertanyakan itu juga, kenapa Verita menang?? ujar Inaz.
Dia meminta Pertamina bisa membuka semua data mengenai tender minyak yang dilakukan oleh ISC. Transparansi ini penting, sebagai upaya pembenahan migas dan pemberantasan mafia migas yang digaungkan pemerintahan sekarang.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan, proses tender yang dilakukan Pertamina tidak mencantumkan nama perusahaan atau pemiliknya. Pemilihan pemenang saat tender dilakukan berdasarkan nomor. Dengan begitu, tidak akan terlihat perusahaan mana yang akan terpilih, karena hanya nomornya saja.
?Kami tidak sebut nama. Semua nama dihilangkan, hanya muncul nomor-nomor,? ujar dia.
Mengenai proses tender yang dipertanyakan Komisi VII, Dwi menyatakan siap membeberkan semua hal tersebut.