KATADATA ? Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk Anton Gunawan menyebut banyak investor asing yang mengkhawatirkan campur tangan pemerintah di industri. Sebab, hal ini ditakutkan akan membatasi pertumbuhan ekonomi swasta.
Anton mencontohkan, pernyataan terbuka Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sekalipun sudah turun 0,25 persen bulan lalu. Menurut dia, BI memang berpeluang menurunkan kembali BI Rate sebesar 0,25 persen.
Namun, sebaiknya kebijakan ini diambil bukan atas permintaan pemerintah. Tetapi, melihat kondisi perekonomian dan diarahkan untuk menjaga stabilitas keuangan. Padahal, mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan tugas pemerintah.
"Semestinya kalau Pak JK minta BI Rate diturunkan lagi, harus ada hitung-hitungan oleh Agus Martowardojo (Gubernur BI). Kalau masih memungkinkan turun, ya turun. Kalau tidak dan tidak diterima, ya mengundurkan diri saja," kata Anton di Jakarta, Kamis (12/3).
Cerita lain, yakni ketika pemerintah mengambil kebijakan menurunkan harga semen sebesar Rp 3.000 per sak. Hal ini dinilai membatasi pertumbuhan di industri ini. Bahkan, langkah pemerintah mengatasi ilegal fishing yang berujung pada menurunnya industri perikanan di negara sekitar Indonesia, juga jadi kekhawatiran pasar.
Langkah pemerintah lainnya, adalah saat menerapkan kebijakan pembatasan kepemilikan asing di sektor perbankan sebesar 40 persen. Langkah yang diambil, bertepatan dengan batalnya DBS Bank memperbesar kepemilikan sahamnya di Bank Danamon.
Investor menilai hal ini merupakan upaya pemerintah memproteksi sektor perbankan. Padahal, batalnya rencana DBS tersebut, lantaran ada biaya besar yang harus ditanggung oleh DBS. Kebijakan pemerintah memanggil direksi bank berpelat merah untuk menurunkan suku bunganya, juga dinilai menghambat sektor perbankan. Terutama, karena bank milik negara merupakan bank besar yang berpengaruh terhadap suku bunga bank lainnya yang lebih kecil.
"Sudah cukup lama, Indonesia dianggap economic protectionism. Mereka takut pemerintah akan menghambat, swasta tidak bisa beroperasi sendiri. Itu yg dikhawatirkan," ujarnya.
Di lur itu, ada juga masalah politik yang mempengaruhi kekhawatiran investor terhadap Indonesia. Salah satu masalah politik tersebut adalah kasus Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, pasar juga mengkhawatirkan minimnya koordinasi politik seperti ini.
Meski demikian, masih ada sisi positif yang dinilai investor terhadap pemerintahan sekarang. investor asing mengapresiasi langkah pemerintah untuk mereformasi birokrasi. Terutama, banyaknya porsi pelaku usaha yang menjadi menteri ketimbang politisi.