Bidik Relokasi 40 Perusahaan Tiongkok, BKPM Minta Anggaran Rp 120 M

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. BKPM meminta tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan senilai Rp 120 miliar untuk menggaet investasi Tiongkok.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ekarina
23/6/2020, 17.43 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berencana memfasilitasi relokasi 40 perusahaan dari Tiongkok ke Indonesia. Untuk menarik investasi tersebut, pihaknya  meminta tambahan anggaran Rp 120 miliar kepada pemerintah.

"Masing-masing perusahaan dananya Rp 3 miliar," kata Bahlil saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (23/6).

Menurut dia, permintaan fasilitas relokasi perusahaan Tiongkok tersebut merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pemerintah tak ingin kehilangan peluang  kedua dalam menarik investasi atau relokasi pabrik Tiongkok ke Tanah Air seperti pada saat perang dagang sebelumnya. 

(Baca: BKPM Bentuk Satgas untuk 'Jemput Bola' Relokasi Industri dari Tiongkok)

Indonesia, kata Bahlil, perlu meniru negara lain yang melakukan pendekatan kepada investor. Namun pihaknya tidak hanya mengincar 40 perusahaan tadi. "Mungkin bisa lebih dari itu, bisa sampai 300 perusahaan," ujarnya.

Oleh karena itu BKPM mengajukan tambahan anggaran tersebut. Usulan ini juga telah disampaikan melalui surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Untuk menjalankan sejumlah program pada tahun depan, secara keseluruhan BKPM mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 509 miliar. Dana ini antara lain akan digunakan untuk pemberian penghargaan atau sanksi kepada kementerian/lembaga dan pemda dengan anggaran Rp 20 miliar.

Lalu, pembuatan dan distribusi aplikasi Online Single Submission (OSS) berbasis Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk penyediaan sarana dan pendampingan dengan anggaran Rp 150 miliar.

Selanjutnya, penyusunan peta potensi investasi 17 provinsi dalam bentuk Pra-Studi Kelayakan atau Pra-FS dengan anggaran Rp 112 miliar. Lalu, peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) dengan anggaran Rp 40 miliar.

(Baca: Empat Raksasa Korporasi Korea Komitmen Terus Investasi di Indonesia)

Kemudian, eksekusi investasi kemitraan perusahaan dengan UMKM dengan anggaran Rp 27 miliar serta eksekusi investasi proyek investasi besar wilayah barat dan timur masing-masing sebesar Rp 20 miliar. "Itu program utama sebagai instrumen agar realisasi inevstasi mencapai Rp 858,5 triliun (pada 2021) dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar dia.  

Sebagai informasi, BKPM mendapatkan alokasi anggaran 2020 sebesar Rp 439,5 miliar. Angka tersebut turun 24,9 % dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 585,47 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 257,9 miliar dan program penanaman modal Rp 181,59 miliar. 

Reporter: Rizky Alika