Kepala BKPM Janjikan Insentif untuk Genjot Investasi Sektor Kesehatan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri) berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. BKPM menyiapkan insentif untuk investor bidang kesehatan.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ekarina
16/7/2020, 12.04 WIB

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya mendorong investasi di sektor kesehatan selama fase pandemi corona. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah siap memberikan beragam insentif yang diminta oleh investor untuk memproduksi alat-alat ataupun kebutuhan sektor kesehatan.

"Kami dari BKPM lagi fokus investasi di sektor kesehatan dan akan kami mempermudah. Kami akan beri insentif apa yang dia minta," kata Bahlil dalam acara DBS Asian Insights Conference 2020: Navigating a Brave New World - Katadata secara daring, Kamis (16/7).

Menurutnya, insentif tersebut akan diberikan selama investor tersebut mau menanamkan modalnya di Tanah Air. Investasi ini bertujuan menekan impor alat kesehatan di tengah meningkatnya permintaan selama pandemi corona.

(Baca: Buka Kawasan Industri Batang, Jokowi Incar Relokasi Pabrik Tiongkok)

Selain sektor kesehatan,  pemerintah juga tengah memprioritaskan investasi pada sektor energi. Adapun hinga saat ini,  peminat investasi terbanyak masih berasal dari sektor pertambangan, manufaktur, dan infrastruktur.

Dia pun menilai, masuknya investasi merupakan hal yang penting di Indonesia saat ini. Sebab, investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat akan memiliki pendapatan di tengah pandemi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli dan konsumsi masyarakat pada akhirnya akan ikut terdorong. 

"Karena tidak mungkin lagi kita mengharapkan lapangan diciptakan oleh pemerintah, harus dari swasta," ujar dia.

Oleh karena itu, BKPM juga berupaya mendorong investasi yang masih mangkrak. Salh satu caranya dengan memperbaiki prosedur untuk investor.

Tak hanya itu, BKPM akan menangani insentif dan perizinan investasi, baik perizinan di tingkat pusat maupun daerah. Langkah ini untuk mencegah pihak-pihak yang berupaya menghambat investasi.

(Baca: Bidik Relokasi 40 Perusahaan Tiongkok, BKPM Minta Anggaran Rp 120 M)

Hingga triwulan I 2020, BKPM telah menyelesaikan Rp 410 triliun investasi mangkrak atau 58% dari total investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun. Penyelesaian masalah investasi mangkrak merupakan salah satu strategi promosi untuk menarik minat investor.

Adapun perusahaan yang telah difasilitasi meliputi Rosneft senilai Rp 211,9 triliun Lotte Chemical Rp 61,2 triliun, Rosneft Rp 211,9 triliun, Vale Rp 39,2 tiliun, Tanjung Jati Power Rp 38 triliun, dan Hyundai Rp 21,7 triliun.

Kemudian, Nindya Karya Rp 9,5 triliun, Tenaga Listrik Bengkulu Rp 5,2 triliun, Galempa Sejahtera Bersama Rp 2 triliun, Masdar Rp 1,8 triliun, Minahasa Cahaya Lestari Rp 1,8 triliun, Sumber Mutiara Indah Perdana Rp 1,8 triliun, Malindo Feedmill Rp 1,1 triliun, dan lain-lain Rp 1,4 triliun.

Reporter: Rizky Alika