Banpres Produktif Cair Rp 13,4 T, Realisasi Anggaran PEN Capai 32%

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/agr/hp.
Pekerja memproduksi bibit jamur tiram di kampung Koncang, Lebak, Banten, Selasa (4/8/2020). Pemerintah telah mencairkan bantuan presiden (banpres) produktif untuk UMKM senilai Rp 13,4 triliun atau 61% dari anggara sebesar Rp 20,1 triliun.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Happy Fajrian
4/9/2020, 17.43 WIB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional mulai meningkat. Salah satu pendorongnya yakni program baru PEN yakni bantuan presiden (banpres) produktif untuk pelaku UMKM.

Adapun realisasi anggaran PEN tercatat sudah Rp 223,38 triliun, atau 32,13% dari pagu Rp 695,2 triliun. Dari implementasi empat program fokus Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, pencapaian sudah Rp 190,5 triliun.

Budi menilai realisasi keempat program tersebut semakin cepat belakangan ini. "Dalam satu pekan saja sudah Rp 22,5 triliun," kata Budi dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (4/9).

Adapun kenaikan serapan anggaran PEN yang cukup pesat dalam satu pekan tersebut berasal dari program banpres produktif untuk UMKM yang telah cair sebesar Rp 13,4 triliun sepanjang pekan ini. "Program tersebut cukup efektif dengan penyerapan yang sudah 61% dari pagu Rp 20,1 triliun," ujarnya.

Program banpres produktif masuk ke dalam pos anggaran bantuan UMKM yang dialokasikan sebesar Rp 123,46 triliun. Hingga 2 September 2020, realisasinya sudah mencapai Rp 58,53 triliun, atau 47,41% dari pagu.

Lebih perinci, realisasi tersebut terdiri dari penempatan dana Rp 41,2 triliun, banpres produktifRp 13,4 triliun, subsidi bunga Rp 2,6 triliun, penjaminan modal kerja Rp 500 miliar, PPh final UMKM DTP Rp 300 miliar, dan pembiayaan investasi korporasi Rp 1 triliun.

Selanjutnya, realisasi pos perlindungan sosial yang memiliki pagu paling tinggi yaitu Rp 204,95 triliun adalah Rp 114,11 triliun, atau 55,68%. Capaian itu terdiri dari program kartu sembako Rp 29,9 triliun, program keluarga harapan Rp 29,1 triliun.

Kemudian bansos tunai non-Jabodetabek Rp 21,8 triliun, BLT dana desa Rp 10,3 triliun, bansos Jabodetabek Rp 3,8 triliun, bantuan logistik/pangan/ sembako Rp 4,6 triliun, kartu prakerja Rp 10,9 triliun, dan diskon listrik Rp 3,5 triliun.

Realisasi bantuan sektoral k/l dan pemda mencapai Rp 17,86 triliun atau 16,84% dari pagu Rp 106,05 triliun. Bantuan ini terdiri dari program padat karya k/l Rp 10,2 triliun, cadangan perluasan yang salah satu isinya bantuan subsidi gaji yaitu Rp 3,9 triliun, cadangan DAK fisik Rp 2,1 triliun, dan DID pemulihan ekonomi Rp 1,6 triliun.

Sementara itu, pembiayaan korporasi yang memiliki anggaran Rp 53,6 triliun belum ada penyerapannya. Selain itu, penyerapan pos lainnya di luar fokus Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional seperti kesehatan Rp 14,03 triliun, 16,02% dari pagu Rp 87,55 triliun, dan insentif usaha Rp 18,85 triliun, 15,63% dari pagu Rp 120,61 triliun.

Reporter: Agatha Olivia Victoria