Sri Mulyani Siapkan Dana Vaksin Rp 34 T, Sumbernya Burden Sharing BI

Pemerintah menyiapkan anggaran vaksin Covid-19 sebesar Rp 34,23 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Anggaran tersebut berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana pengadaan vaksin tersebut terdiri atas cadangan untuk tahun ini Rp 5 triliun dan cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 sebesar Rp 29,23 triliun.

"Jadi ini dananya sudah diperuntukkan dan berasal dari BI melalui skema burden sharing yang 0%," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (12/11).

Anggaran vaksin Covid-19 masuk ke dalam struktur baru biaya kesehatan PEN 2020. Dalam realokasi anggaran PEN 2020, biaya kesehatan naik dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 97,26 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan. realisasi anggaran PEN per 9 November 2020 telah mencapai Rp 383,01 triliun, atau 55,1% dari pagu Rp 695,2 triliun. Realisasi PEN itu terdiri dari anggaran kesehatan Rp 34,07 triliun, perlindungan sosial Rp 181,11 triliun, sektoral k/l & pemda Rp 32,47 triliun, dukungan UMKM Rp 95,23 triliun, insentif usaha Rp 38,13 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 2,001 triliun.

Realisasi PEN per 9 November meningkat dari posisi sepekan sebelumnya yang baru mencapai 52,8%, terlihat dalam databoks di bawah ini.

Secara perinci, anggaran kesehatan telah terealisasi 35% dari pagu Rp 97,26 triliun,  terdiri dari insentif nakes pusat dan daerah Rp 4,13 triliun, santunan kematian nakes Rp 29 miliar, gugus tugas Covid-19 Rp 3,22 triliun, belanja penanganan Covid-19 Rp 21,32 triliun, bantuan iuran JKN Rp 1,92 triliun, dan insentif perpajakan kesehatan Rp 3,46 triliun.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial penyerapannya mencapai 77,3% dari pagu Rp 234,33 triliun. Realisasi itu terdiri atas PKH Rp 36,71 triliun, kartu sembako Rp 37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 5,49 triliun, bantuan tunai non Jabodetabek Rp 30,57 triliun, dan Kartu Pra Kerja Rp 19,87 triliun.

Adapula diskon listrik Rp 6,97 triliun, BLT Dana Desa Rp 18,47 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp 4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp 3,29 triliun, serta bantuan subsidi gaji Rp 17,5 triliun.

Realisasi anggaran dana sektoral k/l & pemda telah mencapai 49,2% dari pagu Rp 65,97 triliun. Capaian tersebut terdiri atas realisasi anggaran padat karya Rp 15,5 triliun, insentif perumahan Rp 70 miliar, hibah pariwisata pemda Rp 70 miliar, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp 4,85 triliun, serta dana alokasi khusus fisik Rp 7,29 triliun.

Pinjaman daerah tercatat Rp 980 miliar, bantuan operasional pesantren Rp 2,58 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp 1,14 triliun, peta peluang investasi Rp 20 miliar, serta komunikasi PEN Rp 30 miliar.

Lalu, dana bantuan UMKM terealisasi 83% dari pagu Rp 114,81 triliun meliputi penempatan dana Rp 64,5 triliun dan pembiayaan investasi LPDB Rp 1 triliun. Selain itu, ada PPh Final UMKM DTP Rp 570 miliar, subsidi bunga Rp 5,49 triliun, penjaminan kredit Rp 1,57 triliun, serta Banpres Usaha Mikro Rp 22,11 triliun.

Realisasi pos insentif dunia usaha mencapai 31,6% dari pagu Rp 120,6 triliun. Capaian itu meliputi PPh 21 DTP Rp 2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp 9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp 13,73 triliun. Pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp 3,57 triliun dan penurunan tarif PPh Badan Rp 9,21 triliun.

Sementara itu, anggaran pembiayaan korporasi baru terealisasi 3,2% dari pagu Rp 62,22 triliun. Realisasi itu terdiri atas penjaminan korporasi yang telah tersalur melalui pembayaran IJP Rp 945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp 2 triliun.

Bank Indonesia mencatat realisasi pembelian Surat Berharga Negara secara langsung untuk belanja publik program PEN  mencapai Rp 252,2 triliun per 3 November 2020. Angka tersebut merupakan 63,4% dari beban pembiayaan Rp 397,56 triliun yang akan ditanggung sepenuhnya oleh bank sentral.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan bahwa sisa SBN yang harus diserap untuk beban pembiayaan yang terdiri dari biaya kesehatan dan perlindungan sosial tersebut akan diterbitkan sebelum akhir tahun. "Itu kami sudah terima suratnya dari Ibu Menteri Keuangan," kata Perry dalam kesempatan yang sama.

Selain untuk biaya belanja publik, ia menyebut telah menanggung pembiayaan belanja barang nonpublik bantuan UMKM dan non-publik pembiayaan korporasi. Namun untuk pembiyaan tersebut dilakukan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar sesuai kesepakatan sebelumnya pada UU Nomor 2 tahun 2020.

Hingga saat ini, pembelian SBN BI di pasar perdana melalui mekanisme pasar sebesar Rp 69,8 triliun. Angka itu terdiri dari lelang Rp 48,99 triliun, Green Shoe Option Rp 17,13 triliun, dan private placement Rp 3,68 triliun.

Perry mengatakan juga telah menanggung beban bunga belanja non-publik sebesar Rp 95,2 triliun. "Ini bebannya saja," ujar dia..

Adapun pada pembiayaan belanja non-publik UMKM, BI memperoleh bunga  sebesar reverese repo rate dikurangi 1%. Sedangkan untuk pembiayaan belanja non-publik korporasi, bank sentral memperoleh bunga sebesar reverse repo rate yang saat itu ditetapkan sebesar 4,3%.