Strategi Baru Pemerintah Memacu Perekonomian Jelang Lebaran

• Dua stimulus pemerintah siapkan untuk mendorong perekonomian di kuartal II-2021
• Strategi yang memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran.
• Tren ekonomi sejak awal tahun mulai membaik dan ada peluang triwulan kedua pertumbuhan ekonomi tidak lagi negatif.

Ramadan dan Lebaran sebentar lagi. Pemerintah menggelontorkan dua stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 agar tak lagi negatif seperti tahun lalu.

Stimulus pertama adalah perluasan diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil berkapasitas 1.500 cc hingga 2.500 cc. Diskon pajaknya mencapai 50% untuk periode April Sampai Agustus 2021. Lalu, 25% untuk masa pajak September hingga akhir 2021. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim relaksasi PPnBM sejak bulan lalu mampu mendongkrak penjualan mobil. Hingga akhir Maret 2021 terjadi peningkatan penjualan sekitar 140% untuk mobil 1.500 cc ke bawah dibandingkan bulan sebelumnya.

Yang kedua, stimulus kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 400 miliar. Kebijakan ini akan berlaku pada 20 April nanti dan diperkirakan akan meningkatkan permodalan debitur UMKM. 

Tak hanya itu, pemerintah akan mengucurkan stimulus Rp 2 triliun pada Juni untuk program Bangga Berwisata di Indonesia. “Ini langkah pemerintah untuk aktif membangun ekonomi lebih kuat,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran Kementerian Koperasi dan UMKM, pada Minggu (5/4).

Dengan semua stimulus itu, pemerintah berharap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat terjaga. Biasanya, konsumsi rumah tangga tinggi saat Ramadan dan Lebaran. Tapi itu di saat normal. 

Sejak pandemi Covid-19 keadaan berubah. Pada kuartal kedua tahun lalu pertumbuhan ekonomi justru minus 5,32% secara tahunan.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kondisi saat itu merupakan yang terburuk sejak krisis moneter 1997-1998. Untuk merespon hal tersebut pemerintah lalu merumuskan kebijakan luar biasa melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang berisikan tentang penyelamatan keuangan negara dan sektor keuangan.

Salah satu kebijakan yang signifikan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, yakni pelebaran defisit anggaran di atas 3% produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN pada tahun 2020 melonjak menjadi 6,1% terhadap PDB antara lain karena alokasi anggaran stimulus ekonomi yang mencapai US$ 40 miliar.

Stimulus Pemerintah Sudah Tepat?

Tren ekonomi saat ini, menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam, sebenarnya sudah membaik. Hal ini terlihat dari pulihnya indeks penjualan retail dan kendaraan bermotor. “Angka indeks Purchasing Managers’s Index (PMI) pun sudah di atas 50. Artinya, ekonomi di zona ekspansi,” katanya kepada Katadata.co.id.

Sektor manufaktur mengalami peningkatan seiring dengan kehadiran relaksasi PPnBM yang berlaku pada 1 Maret lalu. Indeks PMI pada Maret 2021 berada di level 53,2. Angka ini meningkat 2,3 poin dari bulan sebelumnya yang sebesar 50,9, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini. 

Tren perbaikan itu juga didukung pemberian ruang untuk perekonomian bergerak. “Walaupun ada PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tapi pemerintah masih memberi ruang aktivitas sosial dan ekonomi,” kata Piter. 

Pemerintah juga memberi ruang peningkatan permintaan karena sebagian besar masyarakat mengalami penurunan daya beli. Mereka yang masih memiliki kemampuan tersebut tapi menahan diri, sekarang dibantu pemerintah untuk kembali berkonsumsi. 

Momentum Lebaran akan membantu meningkatkan konsumsi. Piter memperkirakan pada triwulan kedua ini, angka pertumbuhan ekonomi dapat positif sekitar 0,5% hingga 1,5% secara tahunan. Untuk triwulan pertama, perkiraannya, di minus 1%.

Pelonggaran PPnBM, pajak dan uang muka pembelian properti, dan sebagainya merupakan upaya untuk mendorong konsumsi. “Tapi semua ini hanya membantu, tidak bisa sepenuhnya mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke kondisi sebelum pandemi,” ucapnya.

Begitu pula stimulus untuk UMKM. Bantuan ini pun dalam konteks untuk menahan agar pelaku usaha tidak kolaps dan bangkrut. “Saya kira program-program pemerintah sudah cukup baik karena setahun ini tidak terdengar kebangkrutan massal UMKM dan perusahaan besar,” kata Piter. 

Pada akhirnya, yang paling menentukan adalah bagaimana pemerintah dapat mengatasi pandemi. Kalau masalah ini dapat teratasi, otomatis pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak. 

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat berbeda. Ia tidak yakin relaksasi PPnBM bakal berdampak signifikan ke permintaan kendaraan bermotor.

Kondisi pandemi membuat mobilitas orang terbatas, permintaan kendaraan pribadi turun. Begitu pula untuk kendaraan niaga karena kapasitas produksi dan utilisasi dunia usia masih di bawah 100%.

Jadi, dari sisi kebutuhan tidak ada peningkatan signifikan. “Untuk tahap awal memang ada efek kejut saja,” kata Enny.

Ia khawatir, relaksasi pajak itu akan menimbulkan konsekuensi ekonomi. Penerimaan pajak akan berkurang dan pemerintah harus mencari cara untuk menutupnya. 

Alasan kedua adalah daya beli. Dengan kondisi pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir, masyarakat masih melakukan pengetatan pengeluaran. “Saya tidak yakin relaksasi PPnBM dapat mendorong kelas menengah atas memperbesar konsumsinya,” katanya. 

Untuk stimulus UMKM, sebenarnya masalahnya adalah pelaku usaha kesulitan akses terhadap pembiayaan formal. Masalahnya adalah aturan perbankan yang konvensional, seperti mensyaratkan anggunan dan lainnya. “Program pemerintah belum menyentuh persoalan ini,” ujar Enny. 

Ramadan sebenarnya dapat menjadi amunisi untuk meningkatkan konsumsi. “Tapi sekarang boro-boro dapat THR (tunjangan hari raya), untuk mendapatkan lapangan pekerjaan saja sulit,” katanya. 

Dengan semua kondisi tersebut, ia memperkirakan perekonomian kuartal kedua tahun ini hampir serupa dengan periode serupa 2020. Ada atau tidak ada larangan mudik, tidak akan berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat.

Kalau minus pada kuartal kedua tahun ini berkurang, menurut Enny, itu sudah positif karena ada perbaikan. “Bisa positif 1% sampai 2% itu keajaiban,” katanya. 

Upaya Pemulihan Ekonomi 2021

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan terdapat tiga game changer (pengubah keadaan) yang digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pada 2021 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi 2,07% akibat pandemi COVID-19.

Yang pertama adalah intervensi kesehatan. Pemberian vaksinasi gratis untuk 185,55 juta penduduk Indonesia dalam rangka mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Intervensi kesehatan lainnya, meliputi himbauan penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) dan 3T (pemeriksaan dini/testing, pelacakan/tracing, dan perawatan/treatment) serta memenuhi fasilitas kesehatan maupun alat pelindung diri (APD).

Yang kedua adalah survival and recovery kit alias membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi tetap fleksibel agar mampu menjadi alat pemulihan ekonomi. Dengan begitu, pemerintah dapat menjaga kesinambungan bisnis dan memberikan dukungan pada UMKM dan korporasi serta mendukung penciptaan lapangan pekerjaan.

Tak hanya itu, APBN fleksibel juga akan memaksimalkan pelaksanaan program perlindungan sosial kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya program keluarga harapan/PKH, Kartu Sembako, bantuan langsung tunai (BLT), Dana Desa, Kartu Pra Kerja, diskon listrik, serta subsidi internet.

Game changer terakhir adalah reformasi struktural melalui dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyediakan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pengembangan SWF, dan ease of doing business.

“Kita tidak boleh hanya sekadar selamat dan survive, namun harus memiliki reformasi struktural sehingga ketika nanti intervensi kesehatannya membaik, survival kit dan lingkungan usahanya juga membaik,” kata Suahasil.