Bantuan Pemerintah Belum Jangkau Sebagian Besar Pengusaha Bali
Pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial kepada para pelaku usaha kecil guna menyelematkan bisnis mereka yang terpukul akibat Pandemi Covid-19. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebu,t baru sebagian kecil pelaku usaha di Bali yang menerima bantuan pemerintah . Padahal, ekonomi provinsi ini paling terpukul akibat pandemi.
"Ekonomi Bali terpukul paling keras karena sangat bergantung pada wisata," ujar Sri Mulyani dalam Acara Bali Economic and Investment Forum 2021, Kamis (8/4).
Catatan Badan Pusat Statistik, ekonomi Bali minus 9,31% pada tahun lalu. Angka ini jauh berada di bawah kinerja ekonomi nasional yang terkontraksi 2,07%.
Meski banyak pelaku usaha yang bisnisnya terpukul di Bali, menurut dia, belum banyak yang menerima bantuan dari pemerintah. Padahal, pemerintah telah menyediakan berbagai program pelaku usaha.
"Semua bantuan ada di dalam program pemulihan ekonomi nasional," kata Sri Mulyani
Mengutip hasil survei beberapa lembaga, Sri Mulyani menyebutkan, relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman cicilan dan bunga baru diterima 17,89% usaha menengah kecil (UMK) dan 20,86% usaham menengah besar (UMB) di Bali. Padahal, terdapat 59,09% UMK dan 53,48% UMB yang membutuhkan bantuan tersebut. "Program ini bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan," ujar dia.
Survei mencatat, hanya 10,73% dari 82,96% UMK terdampak dan 7,49% dari 54,01% UMB terdampak yang menerima bantuan modal usaha. Bantuan penundaan pembayaran pajak yang dibutuhkan 54,34% UMK dan 63,1 % UMB hanya diterima oleh 11,58% UMK dan 22,46% UMB.
Menurut Sri Mulyani, keringanan tagihan listrik yang dibutuhkan oleh 74,11% UMK dan 74,33% UMB baru diperoleh 12,95% UMK dan 9,09% UMB. Selain itu, baru 10,37% UMK dan 6,42% yang memperoleh kemudahan administrasi pengajuan pinjaman, serta 8,86% UMK dan 5,35% UMB yang memperoleh bantuan pemasaran.
Hal ini, menurut Sri Mulyani menjadi tantangan bagi pemerintah yang ingin memulihkan perekonomian Bali. Program bantuan bagi pengusaha Bali masuk dalam alokasi anggaran program PEN tahun ini sebesar Rp 699,43 triliun. Alokasi anggaran mencakup belanja bidang kesehatan Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, program prioritas Rp 125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 186,81 triliun, dan insentif usaha Rp 53,86 triliun.
Dukungan UMKM dan korporasi terdiri atas subsidi bunga UMKM Rp 31,95 triliun, bantuan produktif usaha mikro Rp 17,34 triliun, dan subsidi imbal jasa penjaminan Rp 8,51 triliun. Selanjutnya, melalui penyuntikan modal negara untuk BUMN, LPEI, dan LPI Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, serta dukungan lainya Rp 3,27 triliun.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, 54% perekonomian Bali bergantung dari pariwisata. Oleh karena itu, penutupan wisatawan mancanegara sangat memukul perekonomian Pulau Dewata. "Karena itu harus dilakuan langkah cepat pemulihan ekonomi Bali, baik jangka pendek, menengah, dan panjang," ujar Koster saat konferensi pers virtual, Jumat (26/3).
Setelah menggiatkan wisatawan nusantara, pemerintah berencana membuka Bali untuk wisatawan asing dalam waktu dekat. Namun, wisatawan yang ingin masuk ke Indonesia harus membuat travel corridor arrangement. Kebijakan bertujuan untuk memudahkan perjalanan untuk kegiatan bisnis, ketenagakerjaan, diplomatik, dinas, dan wisata.
BPS mencatat Bali hanya menerima 12 kunjungan wisatawan mancanegara pada Februari 2021. Seluruhnya masuk melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jumlah kunjungan tersebut hanya meningkat dua orang dibandingkan bulan sebelumnya, lalu turun hampir 100% dari Februari 2020.