Inflasi Rendah, Daya Beli Buruh Bangunan Masih Melemah pada Maret

Badan Pusat Statistik mencatat daya beli buruh tani dan asisten rumah tangga membaik pada Maret 2021 dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, daya beli buruh bangunan dan buruh potong rambut wanita melemah. 

Daya beli buruh tercermin dari upah riil yang menghitung upah nominal dan tingkat kenaikan harga di kabupaten/kota. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, upah riil buruh tani naik 0,06% dari Rp 52.430 menjadi Rp 52.461. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan upah nominal yang lebih tinggi dibandingkan indeks harga konsumen di pedesaan 0,11%.

Upah nominal buruh tani nasional pada Maret 2021 tercatat meningkat 0,17% dari Rp 56.373 menjadi Rp 56.470 per hari. "Ini rata-rata buruh tani dari berbagai jenis bidang," ujar Suhariyanto dalam Konferensi Pers Pengumuman Ekspor dan Impor Maret 2021, Kamis (15/4).

Di perkotaan, daya beli asisten rumah tangga juga meningkat 0,2% dari Rp 397.674 pada Februari 2021 menjadi Rp 398.469 per Maret. Rata-rata upah nominalnya naik 0,28% dari Rp 421.798 menjadi Rp 422.979 per bulan.

Sementara itu, Suhariyanto menyebutkan bahwa upah riil buruh bangunan turun 0,06% dari Rp 85.750 menjadi Rp 85.699. Padahal, upah nominal buruh bangunan naik 0,02% dari Rp 90.953 menjadi Rp 90.971 per hari. "Ini karena ada inflasi 0,08% pada Maret di perkotaan," katanya.

Daya beli buruh potong rambut wanita juga menurun 0,05% dari Rp 27.255 menjadi Rp 27.242, padahal upah nominalnya naik 0,03% dari menjadi Rp 28.917 per kepala.

Meski pandemi telah berlangsung selama setahun, daya beli masyarakat belum sepenuhnya bangkit. Pemerintah pun terus menyalurkan bantuan sosial untuk mendorong konsumsi kelompok bawah. Menteri Sosial Tri Rismaharini pun akan mempercepat penyaluran bansos pada April menjadi akhir Maret.

"Target untuk April kami serahkan pada bulan Maret sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/3).

Ia meminta bantuan pemerintah daerah untuk melengkapi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lantaran masih ada beberapa daerah yang belum memadankan data dengaan data kependudukan.  Kementerian Sosial menargetkan, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta keluarga, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) 10 juta keluarga.

Adapun hasil evaluasi data selama beberapa bulan belum mencapai target Kementerian Sosial. Hasil evaluasi data menunjukan penerima BPNT sebanyak 13,22 juta keluarga, penerima PKH 8,9 juta keluarga, dan BST 8,42 juta keluarga. "Ini belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data," ujar dia