Bank Indonesia melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2021 mencapai US$ 418 miliar atau setara Rp 6.041 triliun. Posisi utang tersebut tumbuh 4,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan bahwa perkembangan ULN didorong oleh pertumbuhan ULN pemerintah dan swasta. ULN pemerintah April 2021 tercatat US$ 206 miliar, tumbuh 8,6% secara tahunan. Namun, pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan Maret 2021 yang mencapai 12,6%.
"ULN pemerintah tumbuh pada bulan April 2021 seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, di antaranya program inklusi keuangan," ujar Erwin dalam keterangan resminya, Selasa (15/6).
Di samping itu, menurut dia, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga berhasil mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar surat berharga negara (SBN) domestik. Erwin melihat ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Adapun belanja prioritas antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%).
Erwin juga melihat posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali. "Ini mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," kata dia.
Sementara, ULN swasta naik 1,2% menjadi US$ 209 miliar, tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,6%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi semakin dalam sebesar 8,8%, dari kontraksi 6,6% pada bulan sebelumnya.
Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan melambat menjadi sebesar 4,3% dari 5,3% pada bulan sebelumnya. Adapun posisi ULN swasta pada April 2021 masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,4% terhadap total ULN swasta.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Seluruh sektor tersebut memiliki pangsa mencapai 77,2% dari total ULN swasta.
Dengan perkembangan tersebut, bank sentral menilai bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada April 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,9%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,1%.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89,2% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian akan terus diminimalisir.
Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah per akhir April 2021 mencapai Rp 6.527,29 triliun, melonjak 26% atau Rp 1.355 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 5.172,48 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah pun mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto.
"Peningkatan secara nominal disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi di masa pandemi Covid-19," demikian tertulis dalam buku APBN KiTa edisi Mei 2021 yang dirilisakhir Mei 2021.
Berdasarkan buku APBN Kita, komposisi utang pemerintah per April 2021 masih didominasi SBN dengan porsi 86,74% atau senilai Rp 5.661,54 triliun. Selain itu, utang pemerintah ada pula yang berbentuk pinjaman Rp 865,74 triliun.