Sri Mulyani Catat Belanja Vaksin Corona Rp 10 T, Penyerapan APBN Naik

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pengadaan vaksin virus corona mencapai Rp 10,2 triliun untuk 59,3 juta dosis per 10 Juli 2021. Sejak Januari hingga 10 Juli 2021 tercatat sekitar 51 juta dosis vaksin sudah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia.

"Jumlah dosis vaksinasi pertama sebanyak 36,19 juta dosis dan vaksinasi kedua 14,97 juta dosis," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI, di Jakarta, Senin (12/7).

Sebanyak 68,7 juta dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke seluruh Indonesia dari 78,2 juta dosis yang telah dirilis, termasuk vaksin hibah.
Seiring pasokan vaksin bertambah, pemerintah juga merekrut tambahan vaksinator dari kalangana TNI/Polri, Bidan, serta tenaga lainnya.

Tren vaksinasi sejak Januari hingga awal Juli 2021 sudah menembus target satu juta dosis per hari. Pemerintah akan menaikkan target vaksinasi harian menjadi dua juta dosis per hari pada Agustus dan menjadi tiga juta dosis per hari pada September 2021.

"Target ini untuk mengejar herd immunity, supaya pemulihan ekonomi dan mobilisasi masyarakat tidak menimbulkan kenaikan jumlah Covid-19," ujar Sri Mulyani.

Penyerapan APBN Meningkat

Sri Mulyani memperkirakan realisasi anggaran belanja negara tahun ini akan mencapai 98,7% atau sekitar Rp 1.929,6 triliun dari nilai pagu Rp 1.954 triliun. Realisasi belanja 2021 makan meningkat dibandingkan 2020 yang mencapai 92,8% atau Rp 1.833 trliun dari pagu Rp 1.975 triliun.

Sri Mulyani menyebut realokasi APBN untuk penanganan Covid-19 berperan penting menyerap anggaran belanja, khususnya anggaran untuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang telah berulang kali melakukan perubahan.

"Tentu ini sangat bergantung pada kesiapan K/L makanya untuk K/L yang tidak mampu belanja dan belanjanya mengalami kesulitan akan dialoaksikan untuk penanganan Covid-19," kata Sri Mulyani.

Pemerintah merealokasi anggaran belanja K/L sebesar Rp 59,1 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 15 triliun pada Februari 2021. Perubahan anggaran tersebut untuk menangani gelombang penularan Covid-19 varian Delta yang sedang masif, dengan masing-masing sekitar Rp 26 triliun untuk K/L dan 5 triliun TKDD

Di samping memaparkan proyeksi realisasi belanja negara, Kemenkeu juga menargetkan realisasi pendapatan negara hingga akhir 2021 bisa mencapai Rp 1.760,7 triliun. Realisasi ini disebut 101% lebih besar dari target APBN sebesar Rp 1.743 triliun.

Sebagian besar pendapatan negara ditunjang oleh pendapatan pajak yang diperkirakan hanya mencapai 95,7% dari APBN, atau Rp 1.176,3 triliun dari target Rp 1.229,6 triliun. Adapun pendapatan dari Kepabeaan dan Cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan melebihi target APBN.

Penerimaan kepabeaan dan cukai diperkirakan Rp 224,1 triliun dari APBN Rp 215 triliun, PNBP sebesar RP 357,7 triliun dari Rp 298,2 triliun serta penerimaan hibah sebesar Rp 2,7 triliun.