Pemerintah Akan Terbitkan Utang Khusus untuk Pembangunan Berkelanjutan
Menteri Kuangan Sri Mulyani tengah mempersiapkan rencana penerbitan surat utang atau obligasi yang khusus diperuntukkan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG's).
"Obligasi SDG's ini sedang dalam tahap review oleh eksternalreviewer atau second party opinion provider , yaitu Cicero," kata Sri Mulyani dalam sebuah diskusi virtual, Selasa, (27/7).
Proses pemeriksaan tersebut, menurut dia, sama seperti yang dilakukan saat akan menerbitkan obligasi hijau. Sri Mulyani mengatakan, penguji merupakan lembaga internasional yang akan memeriksa kesesuaian antara obligasi yang diterbitkan dengan komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan dan penanganan perubahan iklim.
Rencana penerbitan utang ini merupakan upaya pemerintah membiayai pembangunan berkelanjutan yang semakin mahal. Kebutuhan pembiayaan dunia untuk mencapai target sustainability development golas (SDG) diperkirakan mencapai US$ 5 triliun-US$ 7 triliun secara global.
Sri Mulyani juga mendorong korporasi di dalam negeri yang hendak melantai ke bursa saham untuk mulai menyesuaikan dengan tren baru ini. Ia menilai korporasi sebaiknya tidak hanya melihat persyaratan untuk menyesuaikan dengan kriteria perubahan iklim sebagai sebuah hambatan, tetapi juga peluang.
"Reputasi dan keberlanjutan dari korporasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap komitmen akan perubahan iklim ini." ujarnya.
Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah sudah menggunakan instrumen fiskal berupa insentif perpajakan dalam rangka mendukung agenda penanganan perubahan iklim. Sejumlah insentif pajak diberikan seperti tax holiday dan tax allowance, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk mengurangi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan mobil listrik.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga berencana menambah tujuh daerah percontohan baru yang akan memasukkan anggaran penanganan perubahan iklim ke dalam komposisi APBD. Ini bertambah dari sebelumnya hanya ada 11 daerah yang mengimplementasikannya.
"Kami sekarang mendorong pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan APBD dalam rangka kut mendukung program-program perubahan iklim." kata Sri Mulyani.
Indonesia sudah menerbitkan obligasi pemerintah yang berorintasi pada pembiayaan program pembangunan berkelanjutan mlalui green sukuk atau sukuk hijau sejak 2019. Indonesia pun berhasil meraih sejumlah penghargaan dari internasional atas penerbitan sukuk hijau.
Pada 2020, pemerintah menerbitkan sukuk hijau sebesar US$ 750 juta atau setara Rp 10,53 triliun. Penerbitan utang ini kemudian berhasil meraih penghargaan dari Climate Bonds Awards 2021 sebagai penerbitan sukuk hijau terbesar di dunia.
"Ini merupakan pengakuan publik kepada semua organisasi dan pemerintah yang berada di garis depan dalam melakukan capital shifting menuju solusi rendah karbon dan transisi yang lebih besar ke nol-bersih," ujar CEO Climate Bonds Initiative Sean Kidneydalam keterangan resmi akhir April lalu.
Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah hingga akhir Juni 2021 mencapai Rp 6.554,56 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sebesar 41,35% pada bulan lalu.
Catatan Redaksi: Terjadi perubahan judul dari sebelumnya 'Sri Mulyani Akan Terbitkan Utang Hijau dalam Dolar Singapura' karena kesalahan redaksi.