Target Kemiskinan Pemerintah Tahun Depan Dianggap Tak Realistis

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun depan dapat ditekan ke level 8,5% hingga 9%. Namun, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai target tersebut tidak realistis, karena berada di bawah kondisi sebelum pandemi.

"Saya susah mencerna target penurunan kemiskinan ini karena ditargetkannya 8,5% sampai 9%. Bahkan sebelum pandemi pun kita tidak pernah serendah itu," kata Faisal dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (20/8).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan terendah tercatat pada periode September 2019 sebesar 9,22%. Angka ini masih lebih tinggi dari target pemerintah dalam RABPBN 2022. Bahkan sepanjang 1996 hingga 2017, tingkat kemiskinan tidak pernah berada di bawah 10% sekalipun trennya terus menunjukkan penurunan sejak 2006.

Target tersebut kata Faisal semakin tidak realistis pasalnya pemerintah justru menurunkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun depan. Menurutnya, berbagai bantuan sosial (bansos) pada program perlinsos jadi salah satu pilihan darurat untuk menahan lonjakan angka kemiskinan.

"Dalam kondisi resesi seperti ini, mau tidak mau bansos adalah bagian dari tangga darurat untuk menciptakan penyelamatan, karena tidak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan dalam kondisi dimana ekonomi sedang tertekan," ujarnya.

Pemerintah dalam RAPBN 2022 mengalokasi anggaran PEN tahun depan sebesar Rp 321,2 triliun, yang diambil dari belanja pemerintah pusat. Dua klaster yang masih menjadi prioritas yakni anggaran kesehatan Rp 148,1 triliun dan perlinsos Rp 153,7 triliun.

Anggaran dua klaster tersebut dipangkas, perlinsos tahun depan dikurangi Rp 32,94 triliun dari pagu tahun ini Rp 186,64 triliun, sementara kesehatan pemangkasanya lebih besar lagi hingga Rp 66,85 triliun dari pagu Rp 214,95 tahun ini.

Pada indikator kesejahteraan lainnya, Faisal menyebut target penurunan pengangguran pemerintah tahun depan masih lebih realistis. Presiden Jokowi juga menargetkan tingkat pengangguran terendah (TPT) bisa turun ke 5,5% hingga 6,3% tahun depan.

"Berarti kurang lebih tidak akan terlalu jauh jika dibandingkan posisi peningkatan tertinggi pada pandemi 2020, bahkan masih lebih tinggi targetnya dibandingkan kondisi sebelum pandemi." ujarnya.

Kondisi pengangguran menurutnya masih berpeluang turun, dengan syarat kondisi mobilitas mulai melonggar beberapa bulan mendatang. Relaksasi PPKM Level 1-4 akan menggerakkan kembali ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini kata dia terlihat pada laporan pengangguran periode Februari 2021, TPT tercatat 6,26%, turun dari periode Agustus 2020 7,07%.

Ia menyarankan agar pemerintah bisa lebih mendorong program padat karya, terutama di sektor yang membutuhkan kemampuan tidak terlalu susah. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kapasitas masyarakat. Beberapa contoh sektor yang bisa diupayakan yakni sektor pertanian dan perkebunan, kemampuan yang dibutuhkan tidak serumit pekerja untuk sektor teknologi.

CORE Indonesia dalam analisis yang dirilis akhir bulan lalu menunjukkan, angka kemiskinan periode September 2021 mendatang berpeluang naik ke kisaran 10,25% - 10,45%. Asumsi ini terutama didukung pemberlakuan PPKM Darurat hingga PPKM Level 1-4 yang sudah berlangsung hampir dua bulan terakhir akan mendorong bertambahnya penduduk yang masuk ke jurang kemiskinan. Selain itu, data TPT juga diperkirakan akan naik di kisaran 7,15% - 7,35%.