Kementerian Keuangan menambah utang baru Rp 10 triliun melalui lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk yang digelar Selasa (7/9). Lelang sukuk dibanjiri peminat dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp 56,6 triliun.
Lelang kemarin merupakan lelang sukuk pertama bulan ini. Jenis sukuk yang dilepas pemerintah terdiri atas project based sukuk (PBS) dan surat perbendaharaan negara syariah (SPN-S) yang digunakan untuk pembiayaan APBN 2021. Berdasarkan laporan hasil lelang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), penawaran tertinggi pada seri PBS029 dengan nilai Rp 15,58 triliun dengan jumlah yang dimenangkan hanya Rp 2,25 triliun.
Seri PBS031 mendapat tawaran Rp 11,950 triliun dengan nominal yang dimenangkan Rp 3,15 triliun. Seri PBS032 mendapat penawaran Rp 10,18 triliun dengan nominal yang dimenangkan Rp 2,35 triliun. Selanjutnya seri SPN-S08032022 dengan jumlah penawaran Rp 7,71 triliun dan nominal dimenangkan Rp 1 triliun.
Seri PBS004 memperoleh penawaran Rp 5,73 triliun dengan jumlah dimenangkan Rp 950 miliar, serta PBS028 mendapat penawaran Rp 5,44 triliun dengan jumlah yang dimenangkan hanya Rp 300 miliar.
Sukuk seri SPN-S08032022 merupakan penawaran baru atau new issuance. Seri ini diterbitkan dengan tanggal jatuh tempo 8 Maret 2022 dengan kupon diskonton. Sementara dari hasil lelang kemarin diperoleh yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk seri ini 2,8284%. Sementara lima seri PBS lainnya sebagai berikut.
- PBS031, kupon 4% dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2024, dan yield rata-rata tertimbang 4,2696%
- PBS032, kupon 4,875% dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2026 dan yield rata-rata tertimbang 5,0199%
- PBS029, kupon 6,375% dengan tanggal jatuh tempo 15 Maret 2034 dan yield rata-rata tertimbang 6,4096%
- PBS004, kupon 6,1% dengan tanggal jatuh tempo 15 Februari 2037 dan yield rata-rata tertimbang 6,4495%
- PBS028, kupon 7,75% dengan tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2046 dan yield rata-rata tertimbang 7,0239%
DJPPR menetapkan untuk tanggal pembayaran seri SPNS akan dilakukan pada akhir periode. Pembayaran untuk seri PBS031 dan PBS032 dilakukan setiap 15 Januari dan 15 Juli, seri PBS029 setiap 15 Maret dan 15 September, seri PBS004 pada 15 Februari dan 15 Agustus dan PBS028 setiap 15 April dan 15 Oktober.
Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah pada Juli 2021 sebesar Rp 6.570 triliun, meningkat 20,9% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5.434 triliun.
Utang pemerintah tersebut sebagian besar bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp 5.727,71 triliun atau 87,18% dari utang pemerintah. Rinciannya, SBN domestik mencapai Rp 4.437.61 triliun dan SBN valuta asing (valas) Rp 1.290,09 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memiliki utang berupa pinjaman sebesar Rp 842,46 triliun atau 12,82% dari total utang pemerintah. Utang berupa pinjaman tersebut terdiri atas pinjaman sebesar Rp 12,7 triliun berasal dari dalam negeri serta pinjaman sebesar Rp 829,76 triliun yang berasal dari luar negeri.