Sri Mulyani Cadangkan Rp 9,2 T untuk Sektor Pariwisata Tahun Depan

Pemerintah memastikan akan terus mendukung pemulihan sektor pariwisata pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani  telah mencadangkan anggaran Rp 9,2 triliun untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata pada tahun depan.

"Kami akan terus melakukan pengembangan destinasi pariwsiata pada tahun depan. Ada anggaran yang dicadangkan Rp 9,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pemulihan dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Senin (27/9).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 6,5 triliun dan sisanya dalam belanja daerah.  Dana ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui 3A2P, yakni aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta otomosi dan partisipasi swasta, yaitu pelaku usaha.

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi telah mewanti-wanti agar lima destinasi wisata prioritas, yakni Borobudur, Mandalika, Danau Toba, Likupang, dan Labuan Bajo siap untuk menerima wisatawan ketika pemerintah mulai melonggarkan kebijakan di sektor pariwisata. Daerah-daerah tersebut harus siap terutama ketika kunjungan wisatawan mancanegara mulai dibuka. 

Pemerintah juga akan mendukung pemulihan pariwisata lewat pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dukungan SDM disediakan melalui pendidikan vokasi di Kemenparekraf, Kemendikbud, maupun pelatihan yang disediakan Kemenaker. Ia menyebut anggaran untuk pengembangan SDM pariwisata telah mengalir melalui berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) yang memiliki beragam program.

"Saya yakin bahkan di program kartu prakerja juga banyak yang komtnennya berupa ekonomi kreatif. Jadi saya harap ini juga menjadi salah satu yang memotivasi kita untuk mendukung kebangkitan sektor pariwisata," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga memiliki anggaran khusus untuk pemulihan sektor pariwisata tahun ini sebesar Rp 7,67 triliun. Dana ini diberikan melalui klaster belanja program prioritas di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Namun, ia menjelaskan, anggaran tersebut juga digunakan untuk mendukung program ekonomi kreatif. Alokasi anggaran ini, antara lain untuk program stimulus bangga buatan Indonesia sebesar Rp 200 miliar, stimulus perfilman Rp 266 miliar, penyediaan fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 dan tenaga kesehatan Rp 298,6 miliar, serta kebutuhan lainnya yang belum dirincikannya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat hadir dalam acara yang sama mengatakan pemerintah tahun ini menyalurkan anggaran Rp 3,7 triliun dalam bentuk dana hibah pariwisata untuk mendukung pemulihan sektor ini. Nilainya naik dari Rp 3,3 triliun tahun lalu. Dana hibah ini akan diberikan kepada 101 kabupatn atau kota yang memenuhi lima kriteria pemerintah.

Kriteria penerima anggaran ini sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 tahun 2020. Pertama, daerah yang menghasilkan minimal 15% Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran. Kedua, diberikan kepada daerah yang termasuk 10 destinasi wisata prioritas dan lima destinasi super prioritas. Ketiga, diberikan kepada 34 ibu kota provinsi. Keempat, daerah yang termasuk 100 calender of event (CoE) pariwisata. Kelima, daerah yang merupakan destinasi branding.

Dana hibah ini nantinya bukan hanya dipakai Pemda namun juga disalurkan ke pelaku industri khususnya perhotelan dan restoran. Kriteria penerimanya antara lain, pertama, terdata sebagai wajib pajak hotel dan restoran di daerah penerima hibah. Kedua, hotel dan restoran masih beridir dan beroperasi hingga Juli 2020, ketiga memiliki perizinan berusaha.