Sri Mulyani Beberkan Alasan Beri Anggaran Jumbo Kemenhan dan Polri
Kementerian Pertahanan dan Kepolisian masuk dalam daftar penerima anggaran negara terbesar setiap tahunnya. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal yang akan menjadi aset negara.
Kementerian Pertahanan diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 118,2 triliun pada tahun ini, lebih kecil dibandingkan tahun lalu Rp 136,8 triliun. Namun, Sri Mulyani berencana mempertebal anggaran untuk kementerian yang dipimpin Prabowo tersebut menjadi lebih dari Rp 134 triliun pada tahun depan.
Polri juga diberi anggaran lebih besar pada tahun depan mencapai Rp 111 triliun. Angka ini naik dari outlook anggaran tahun ini Rp 96,8 triliun dan realisasi anggaran tahun lalu Rp 100,4 triliun.
"Kapolisian dan Kemenhan mendapat anggaran sangat besar, sebagian besarnya dipakai untuk membeli barang-barang modal, itu menjadi aset negara," kata Sri Mulyani dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara, Senin (15/11).
Berdasarkan data hingga September 2021, Kementerian Pertahanan telah menghabiskan belanja modal Rp 18,5 triliun. Sebagian besar anggaran itu dipakai untuk peningkatan dan pengadaan alat apung, kapal perang, kapal angkatan laut, kendaraan tempur, pesawat udara, rudal dan kapal selam.
Sementara itu, Polri sudah menghabiskan Rp 19,2 triliun untuk belanja modalnya sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Sebagian besar dipakai untuk modernisasi alat material khusus seperti transportasi taktis darat, persenjataan dan amunisi, serta alat penginderaan.
Selain aset-aset yang ada di Kemenhan dan Polri, Sri Mulyani mengatakan publik sering kali juga tidak tahu bahwa seluruh kedutaan besar RI di luar negeri termasuk aset negara dan berada di bawah pengelolaan Kementerina Luar Negeri. Ia menekankan, negara memiliki banyak aset yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Menurut Sri Mulyani, aset-aset negara tersebut sering kali luput dari perhatian publik. Publik kebanyakan hanya memahami aset negara berupa infrastruktur seperti jalan tol, irigasi, bendungan, pelabuhan atau landasan udara.
Ia juga mengeluhkan pemahaman publik yang masih terbatas pada penerimaan perpajakan dan pembiayaan utang jika membahas soal keuangan negara. Padahal aset negara menurutnya juga jadi bagian yang tidak lepas dari topik tersebut.
"Beban keuangan negara hasilnya adalah barang milik negara atau aset negara. Kalau sering melihat dari sisi sumbernya, yaitu dari pajak maupun bukan pajak atau utang, hasilnya adalah barang milik negara," kata Sri Mulyani.
Secara keseluruhan nilai barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Barang Milik Negara tahun 2020 mencapai Rp6.585 triliun. Nilai ini mencakup 59,3% dari total aset yang tercatat dalam neraca sebesar Rp11.098 triliun.
Aset-aset tersebut tangible atau berwujud. Sri Mulyani mengatakan aset negara sebenarnya lebih banyak lagi, ini mencakup aspek-aspek yang sulit dihitung nilianya seperti kualitas manusia, manusia yang sehat, kecerdasan, skill atau kemampuan serta inovasi. Tetapi ia mengharapkan agar publik setidaknya mengenali adanya aset negara yang sifatnya tangible.
"Karena kita tahu aset ini diperoleh dari keuangan negara yang jadi sorotan masyarakat, kementerian dan lembaga harus mampu menyampaikan ke masyarakat bahwa aset-aset ini digunkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas kementerian dan lembaga tetapi juga memberi manfaat sebesar-besarnya ke masyarakat," kata Sri Mulyani.