Pemerintah Desa Akan Kelola Data Kependudukan hingga Potensi Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) berencana melimpahkan pengelolaan data kependudukan dari semula dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di tingkat Kabupaten/Kota kepada pemerintah setingkat desa. Pemerintah desa juga akan didorong untuk mengelola data potensi ekonomi desa yang nantinya dapat membantu investor yang ingin berinvestasi. 

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, pembaruan data kependudukan saat ini dilakukan oleh Dukcapil. Data tersebut telah digunakan BPS sebagai data awal atau pricelist dalam sensus kependudukan 2020. Data ini kemudian harus di bawa ke lapangan untuk dikonfirmasi, setelah itu kembali ke dukcapil untuk diinput.

"Ke depan, updating data diharapkan berjalan dengan lebih baik, terutama  jika di desa sudah memahami prosesnya. Jadi, seperti perpindahan penduduk atau layanan kematian itu prosesnya bisa dilaksanakan di tingkat desa," ujar Margo dalam wawancara dengan media, Senin (6/12).

Untuk mendukung target tersebut, menurut Margo, pihaknya akan melanjutkan program pembinaan statistik di tingkat desa melalui program Desa Cinta Statistik (Cantik). Pada tahun ini, BPS telah membina 100 desa di seluruh Indonesia dan akan dilanjutkan 200 desa lainnya di tahun depan.

"Targetnya lima tahun ke depan semua desa sudah kami lakukan pembinaan," kata Margo.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, di Indonesia terdapat 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Bukan hanya mengelola data kependudukan, pemerintah desa nantinya juga bisa mengelola data-data lainnya. Ini termasuk data potensi desa, data ekonomi dan data pontesi infrastruktur yang dimiliki desa. Berbagai data ini yang nanti akan menjadi profil desa.