Pemerintah Habiskan Rp 83 T untuk Perawatan 1,4 Juta Pasien Covid-19

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.
Menteri Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pengumuman pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 di Jakarta, Jumat (31/12/2021).
Penulis: Abdul Azis Said
4/1/2022, 09.31 WIB

Jumlah pasien Covid-19 melonjak pada pertengahan tahun lalu akibat varian Delta. Pemerintah pun menanggung biaya Rp 83,3 triliun untuk merawat 1,4 juta pasien terinfeksi virus corona sepanjang 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja kesehatan 2021 melonjak 69,2% dari realisasi tahun sebelumnya menjadi Rp 291,4 triliun. Sebagian besar dipakai untuk penanganan pandemi.

"Belanja barang Kemenkes 2021 melonjak menjadi Rp 151,8 triliun. Ini mayoritas untuk vaksinasi dan perawatan pasien Covid. Sebanyak Rp 83,3 triliun untuk biaya perawatan pasien," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (1/3).

Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan, biaya perawatan pasien yang dibayar hingga akhir November 2021 sebesar Rp 49,6 triliun. Ini berarti Sri Mulyani mengebut pembayaran perawatan pasien Rp 33,7 triliun di satu bulan terakhir tahun lalu.

Jumlah pasien yang klaim perawatannya dibayarkan juga bertambah hampir dua kali lipat.

Selain untuk biaya perawtaan pasien, belanja kesehatan untuk Covid-19 sepanjang tahun lalu dipakai untuk membeli vaksin. Pemerintah menghabiskan Rp 33,2 triliun untuk membeli 310,9 juta dosis vaksin sepanjang 2021.

Realisasi belanja vaksin itu juga dikebut di bulan terakhir tahun lalu. Ini terlihat dari lonjakan belanja Rp 7,2 triliun pada laporan akhir November Rp 26 triliun.

Meski demikian, pemerintah berhemat lebih dari Rp 16 triliun untuk belanja vaksin dari pagu yang disediakan Rp 50 triliun. Ini berkat banyaknya vaksin hibah yang diterima Indonesia RI sepanjang tahun lalu.

Selain itu, untuk insentif tenaga kesehatan Rp 17 triliun. Pemerintah menghabiskan Rp 10,3 triliun untuk insentif kepada 1,5 juta nakes pusat dan Rp 6,8 triliun untuk 646,5 ribu di daerah.

Belanja kesehatan terkait Covid-19 sepanjang tahun lalu juga masuk dalam belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran PEN 2021 Rp 744,77 triliun.

Dari anggaran tersebut, Rp 214,96 triliun berupa belanja kesehatan. Meski demikian, realisasinya hanya 92,3% dari pagu atau Rp 198,5 triliun.

Tahun ini, Sri Mulyani masih menyediakan anggaran PEN. Namun nilainya lebih kecil yakni Rp 414,1 triliun. Belanja kesehatan PEN 2022 juga berkurang menjadi Rp 117,9 triliun.

Alokasi belanja kesehata untuk PEN tahun ini masih akan dipakai untuk berbagai kegiatan seperti maksimalisasi 3T atau testing, tracing and treatment, biaya perawatan paseian, vaksinasi hingga insentif bagi nakes.

Reporter: Abdul Azis Said