Kementerian Keuangan melaporkan realisasi sementara pembayaran bunga utang sepanjang tahun lalu mencapai Rp 343,5 triliun. Pengeluaran ini menyedot Pembayaran bunga utang menyumbang 42,3% dari total belanja non-K/L pada tahun lalu sebesar Rp 812 triliun. Meski demikian, realisasi pembayaran bunga utang hanya mencapai 92% dari pagu sebesar Rp 373,3 triliun.
"Pembayaran bunga utang yang efisien lebih rendah Rp 29,8 triliun dari pagu APBN 2021, didukung yield yang rendah dan penurunan penerbitan utang," demikian tertulis dalam bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (3/1).
Sri Mulyani dalam konferensi pers mengatakan, kinerja positif dari yield SBN terlihat dari spreadnya terhadap US Treasury yang menyempit, terutama untuk tenor 10 tahun dari 110 bps menjadi 66 bps. Yield SUN tenor 10 tahun naik 50 bps sepanjang tahun lalu. Namun ini lebih baik dibandingkan Filipina yang naik 156 bps, Meksiko 203 bps dan Rusia 253 bps.
"Yield SBN relatif terjaga, atau lebih kompetitif. Kalau dilihat di berbagai negara lain tidak seperti itu dimana pergerakan yieldnya mengalami kenaiakn signifikan," kata Sri Mulyani.
Pergerakan yield ini cukup mempengaruhi pembayaran bunga utang mengingat mayoritas utang pemerintah berasal dari surat utang domestik. Total utang pemerintah sampai akhir November sebesar Rp 6.713,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, terdapat Rp 4.614,96 triliun yang berasal dari SBN domestik atau berkontribusi 69% dari total utang pemerintah.
Sekalipun realisasinya lebih kecil dari pagu, pembayaran bunga utang pemerintah terus naik terutama dalam dua tahun terakhir. Pembayaran bunga utang tahun lalu naik 9,4% dibandingkan 2020, serta lebih tinggi dibandingkan 2019 sebesar Rp 275,5 triliun.
Realisasi pembayaran bunga utang tahun lalu juga lebih besar dibandingkan realisasi sejumlah pos belanja, seperti belanja modal, dan belanja perlindungan sosial masing-masing sebesar Rp 241,5 triliun dan Rp 173,6 triliun.
Pembayaran bunga utang juga lebih besar dibandingkan belanja subsidi Rp 243,1 triliun maupun pos belanja pegawai dalam belanja K/L sebesar Rp 248,5 trilun.
Namun, belanja pegawai juga terdapat dalam realisasi belanja non K/L yang mencapai Rp 139, 1 triliun.
Adapun pembayaran bunga utang hanya lebih rendah dari pos belanja barang yang realisasinya Rp 525,4 triliun.
Pemerintah mencatat, realisasi sementara belanja negara secara keseluruhan melampaui atau mencapai 101,3% target yakni Rp 2.786,8 triliun. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 2.001,1 triliun atau 102,4% pagu, sedangkan transfer keuangan daerah dan dana desa (TKDD ) terealisasi 98,8% pagu atau Rp 785,7 triliun.
Pada pos belanja pemerintah, realisasi sementara belanja K/L mencapai Rp 1.189,1 triliun atau 115,2% pagu. Sedangkan realisasi belanja non K/L hanya mencapai 88% dari pagu atauRp 248,5 triliun, antara lain karena pembayaran bunga utang yang lebih rendah dari target.