Asing Kabur dari SBN, Utang Luar Negeri RI Menyusut Jadi Rp 5.962 T

ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.
BI mencatat, ULN pemerintah pada November 2021 berkurang US$ 2,7 miliar menjadi Rp 202,2 miliar atau setara Rp 2.895 triliun.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
17/1/2022, 12.31 WIB

Bank Indonesia mencatat Utang luar negeri (ULN) pada November turun 1,4% atau berkurang US$ 5,9 miliar dibandingkan bulan sebelumnya menjadi US$ 416,4 miliar atau setara Rp 5.962 triliun (kurs jisdor Rp 14.320 per US$). Penurunan nilai utang terjadi pada semua debitur baik milik pemerintah dan bank sentral maupun swasta.

Meski turun dibandingkan bulan sebelumnya, ULN pada November 2021 masih tumbuh tipis 0,1% dibandingkan November 2021. Hanya saja, pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan Oktober 2021 yang mencapai 2,2%, 

Penurunan pada ULN Indonesia pada November dibandingkan bulan sebelumnya disebabkan oleh menyusutnya nilai utang publik yang dipegang pemerintah-bank Indonesia, serta swasta. ULN pemerintah berkurang US$ 2,7 miliar menjadi Rp 202,2 miliar atau setara Rp 2.895 triliun. Posisi ini juga turun 0,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

"Penurunan posisi ULN Pemerintah terutama disebabkan penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring sentimen global yang kembali mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS (US Treasury) pasca FOMC meeting," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Senin (17/1).

Di sisi lain, Erwin mengatakan, pemerintah pada November menandatangani pinjaman dari lembaga multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program penanganan Covid-19. Salah satu utang itu berasal dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) melalui program Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19.

Adapun penarikan utang luar negeri pemerintah pada periode November 2021 masih diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk penanganan Covid-19. Adapun belanja prioritas tersebut mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,9% dari total ULN Pemerintah. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,3%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor konstruksi 15,5%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 12%. 

Selain itu, utang publik yang berasal dari bank sentral juga turun. ULN Bank Indonesia turun US$ 100 juta menjadi US$ 9 miliar atau Rp 128 triliun.

BI juga mencatat, ULN swasta ikut berkurang US$ 3,1 miliar dibandingkan Oktober menjadi Rp 205,2 miliar atau Rp 2.938 triliun. Penurunan juga terjadi secara tahunan dengan kontraksi 2%, melanjutkan penurunan 1% pada bulan sebelumnya.

Menurut Erwin, penurunan pada utang swasta terjadi karena kontraksi pada ULN lembaga keuangan dan korporasi bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 5,4% yoy dan 1%. Kondisi ini sejalan dengan pelunasan ULN yang jatuh tempo selama periode November 2021. 

Adapun berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari empat sektor utama yang menyumbang 76,4% dari total utang swasta. Keempat sektor tersebut antara lain sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Seiring perkembangan tersebut, Erwin memastikan struktur ULN Indonesia sampai akhir November 2021 tetap sehat dan terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk Domestik Bruto (PDB) yang turun dari 36,1% pada Oktober menjadi 35,5%. 

"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89,0% dari total ULN," kata Erwin. 

Reporter: Abdul Azis Said