Aset Negara Rp 300 T di Jakarta Disewakan untuk Biayai Ibu Kota Baru

Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi ada sejumlah aset negara di Jakarta bernilai sekitar Rp 300 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan ibu kota baru. Namun, optimalisasinya masih menunggu jadwal pemindahan Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Tahun ini belum ada. Nanti,  kalau sudah ada kemudian dan ada yang kosong, baru kami optimalkan. Sekarang, kami sedang menyiapkan dan menginventarisasi lebih dalam untuk higesht dan best usenyanya serta metode pemanfaatannya," kata Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan dalam diskusi dengan media, Jumat (28/1).

Encep mengatakan, aset-aset yang ada di jakarta dipastikan belum akan menghasilkan pemasukan tahun ini karena gedung perkantoran tersebut masih digunakan seperti biasa. Selain itu, optimalisasinya pun akan melihat kementerian dan lembaga (K/L) mana saja yang akan pindah lebih dulu sesuai dengan jadwalnya.

Ia mengatakan, pemerintah tidak akan langsung menyewakan aset setelah pemindahan ibu kota dimulai. Encep mengatakan pihaknya masih akan melihat seberapa banyak pegawai di satu K/L yang tidak ikut pindah dan harus berada di Jakarta. Jika memungkinkan, beberapa pegawai yang tersisa itu akan digabung dengan pegawai dari kantor lainnya sehingga menjadi satu gedung sehingga akan terdapat gedung yang kosong dan dapat dioptimalkan.

"Misalnya kalau yang kosong sudah ada lima K/L masing-masing 10% kan berarti sudah 50% , bisa saja tidak optimal kalau cuma 10%, mungkin yang lain bisa dipindahkan ke gedung lain yang bisa menampung mereka," kata Encep.

DJKN selaku pengelola aset negara telah mengidentifikasi nilai total aset negara yang berlokasi di Jakarta mencapai Rp 1.400 triliun. Namun, menurut dia, tidak semua aset-aset tersebut akan kosong saat ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Ini artinya, tidak semua aset tersebut dapat dioptimalkan untuk pembiayaan ibu kota baru.