Pemulihan ekonomi terus berlanjut memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat kecepatan pemulihan yang sedang berlangsung saat ini akan sangat bergantung pada kecepatan penyaluran kredit oleh perbankan kepada dunia usaha.
Sri Mulyani yang juga merupakan ketua dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan, KSSK telah memberikan sejumlah dukungan kepada sektor perbankan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi.
Dukungan tersebut terutama agar perbankan bisa semakin gencar menjalankan fungsi intermediasinya,
"Semakin normal tingkat intermediasi yang dilakukan oleh sektor keuangan terutama dominasi dari perbankan, maka pemulihan ekonomi juga akan semakin terakselerasi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK, Rabu (2/2).
Sebagai upaya mendorong penyaluran kredit tahun ini, Sri Mulyani mengatakan KSSK akan terus mengimplementasikan kebijakan yang bisa memberi keyakinan bagi perbankan untuk menyalurkan kredit.
KSSK juga akan mendukung likuiditas, menjaga kinerja serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Salah satu kebijakan tersebut yakni penjaminan kredit oleh pemerintah.
"Pemerintah mengimplementasikan program penjaminan kredit dalam rangka memberikan keyakinan kepada perbankan agar meningkatkan partisipasinya dalam menjaga dan mendorong kinerja dunia usaha melalui penyaluran kredit," kata Sri Mulyani.
Program penjaminan kredit sudah berjalan sejak tahun pertama pandemi. Implementasinya terus dilakukan kalibrasi berupa pelonggaran-pelonggaran, terutama terkait kriteria penjaminan kredit untuk korporasi.
Kebijakan ini untuk mendukung semakin banyak korporasi yang menerima fasilitas penjaminan kredit.
Selain adanya program penjaminan kredit, dukungan untuk normalisasi penyaluran kredit perbankan juga dilakukan dengan adanya penempatan dana oleh pemerintah di perbankan.
Sri Mulyani mengatakan, penempatan dana tersebut telah menghasilkan memiliki multiplier effect berupa penyaluran kredit hingga Rp 458,22 triliun.
"Kredit tersebut disalurkan kepada 5,49 juta debitur sampai dengan 17 Desember 2021," kata Sri Mulyani.
Berkat berbagai langkah yang sudah dilakukan tersebut, Sri Mulyani memamerkan penyaluran kredit untuk dua sektor utama yakni otomotif dan properti mulai menunjukkan pemulihan tahun lalu.
Penyaluran kredit kepada sektor properti mencapai Rp 465,55 triliun. Kinerja ini tidak lepas dari dukungan sejumlah kebijakan yang akomodatif.
Dari sisi fiskal, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah baru, dari sisi makroprudensial Bank Indonesia dengan pelonggaran rasio LTV/FTV hingga 100%.
Sementara dukungan dari OJK berupa pelonggaran risiko ATMR, ketentuan tarif premi asuransi dan pelonggaran uang muka perusahaan pembiayaan.
Selain itu, penyaluran kredit di sektor otomotif juga memberi hasil yang positif. Penyaluran kredit otomotif mencapai RP 97,45 triliun tahun lalu.
Kinerja ini ditopang adanya pemberian insentif PPnBM dikolaborasikan dengan kebijakan pelonggaran uang muka kredit oleh BI, serta kebijakan pelonggaran ATMR dan uang muka perusahaan pembiayaan yang diberikan OJK.
"Capaian penyaluran kredit tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan mobil di tahun 2021 mencapai level 863,3 ribu apabila dibandingkan penjualan 578,3 ribu pd tahun 2020," kata Sri Mulyani.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat kredit sektor perbankan tumbuh 5,2 % secara tahunan (yoy)pada tahun 2021 setelah terkontraksi sebesar 2,41% pada 2020.