Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam Presidensi KTT G20 Indonesia membahas kesiapsiagaan dunia terhadap risiko pandemi berikutnya. Salah satu isu yang didorong yaitu upaya perluasan manufaktur vaksin yang saat pandemi Covid-19 banyak terpusat di negara-negara maju.
Pembahasan kesiapsiagaan pandemi berikutnya masuk dalam enam agenda prioritas jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia, dalam kelompok kerja 'arsitektur kesehatan global'. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam pertemuan G20, para menteri dan gubernur bank sentral akan membahas tiga sub topik utama terkait kesiapsiagaan pandemi ini.
"Pembahasan soal upaya memperluas manufaktur global dan pengetahuan terkait persiapan dan respons pandemi (PPR), termasuk perluasan hub manufaktur untuk vaksinasi, terapetik, dan diagnostik ke negara berkembang," kata Sri Mulyani dalam High Level International Seminar: Strengthening Global Health Architecture, Kamis (17/2).
Topik lain yang dibicarakan para pemimpin dunia terkait kesiapsiagaan pandemi yakni upaya membangun ketahanan sistem kesehatan global lewat mobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka PPR. Salah satunya upaya penguatan sistem surveilans kesehatan global.
Lebih lanjut, kesiapan pandemi juga akan merundingkan upaya harmonisasi standar protokol kesehatan global. Hal ini untuk mendukung peningkatan mobilitas di seluruh dunia, tapi di sisi lain ada risiko dari sisi kesehatan jika mobilitas meningkat.
"Harmonisasi standar protokol kesehatan global meliputi harmonisasi pedoman kesehatan global, konektivitas sistem informasi kesehatan global antara berbagai negara untuk perjalanan internasional," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, realita yang ada saat ini menunjukan bahwa pandemi Covid-19 bukanlah krisis kesehatan yang terakhir. Di masa mendatang, risiko pandemi juga bisa datang lagi.
Karena itu, ia mendorong agar negara-negara G20 untuk ikut andil membahas isu ini. Bukan hanya sebagai komitmen, kebutuhan terhadap investasi di bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan.
Sri Mulyani mengatakan investasi terutama diarahkan kepada kebutuhan untuk memperkuat surveilans dan deteksi, laboratorium kesehatan publik, penguatan SDM, sistem kesehatan dan juga prioritas lainnya. Investasi juga penting untuk mendukung riset dan pengembangan (R&D), kapasitas fiskal dan juga akses ke langkah-langkah penanganan medis.
Meski demikian, dia tidak menampik bahwa kapasitas pendanaan untuk kesiapsiagaan pandemi di seluruh negara saat ini berbeda-beda. Karena itu, pemimpin negara-negara G20 juga telah membentuk gugus tugas yang dikoordinasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk kesiapsiagaan pandemi ini. Melalui gugus tugas ini akan dibentuk fasilitas untuk pembiayaan.
"Ini juga akan melibatkan partisipasi dari luar G20, termasuk negara-negara pendapatan menengah dan rendah, serta dengan negara-negara non-G20 juga bank pembangunan multilateral untuk memastikan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kesiapsiagaan pandemi," kata Sri Mulyani.
Dalam analisis awal gugus tugas menemukan bahwa mekanisme pendanaan untuk kesiapsiagaan pandemi saat ini masih belum memadai. Karena itu, pendanaan yang ada harus diprioritaskan bagi negara-negara yang memang memerlukan kebutuhan dasar untuk memperkuat sistem kesehatannya.
Dalam rangka mendukung kampanye penyelenggaraan G20 di Indonesia, Katadata menyajikan beragam konten informatif terkait berbagai aktivitas dan agenda G20 hingga berpuncak pada KTT G20 November 2022 nanti. Simak rangkaian lengkapnya di sini.