Sri Mulyani Setop Eksploitasi APBN dan Jadi Sumber Penyakit Ekonomi
Argentina tengah menghadapi krisis ekonomi hingga politik sebagai imbas pengelolaan anggaran negara yang tidak sehat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus terus dijaga agar tidak menimbulkan masalah seperti yang dialami Argentina.
"APBN tidak boleh terus-terusan dipakai dan dieksploitasi kemudian sakit dan menjadi sumber penyakit bagi ekonomi, ada negara yang seperti itu. APBN Argentina sakit dan ekonominya sakit," kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Semarang, Kamis (10/3).
Bukan hanya melukai ekonomi, menurutnya negara yang tidak sehat mengelola APBN cenderung menghadapi tantangan yang kompleks dari sisi sosial dan politik. Situasi ekonomi Argentina sudah tertekan sejak sebelum pandemi, sehingga kemunculan Covid-19 menyebabkan situasi semakin berat.
Masalah tambah runyam dengan utang pemerintah yang terus bengkak. Situasi ini yang kemudian mendorong ribuan warga Argentina turun ke jalanan ibu kota pada pertengahan tahun lalu menuntut pemerintah mengatasi krisis.
Untuk menyehatkan keuangan negara, Sri Mulyani menyebut pemerintah kini memulai konsolidasi fiskal. Pemerintah sebagaimana aturan yang ada diharuskan kembali ke defisit APBN di bawah 3% pada tahun depan.
Pemerintah sudah diberi keleluasan memperlebar defisit dalam rangka penanganan Covid-19 sejak tahun 2020 dan berakhir tahun ini.
Sri Mulyani mengilustrasikan APBN layaknya shockbreaker mobil. Saat pandemi, ekonomi menghadapi guncangan, karena itu, APBN berfungsi layaknya shockbreaker untuk menahan guncangan.
"Waktu mendapatkan tekanan, APBN harus menahan, waktu ekonomi overheating maka APBN harus mendinginkan, itulah yang disebut peran countercyclical," kata Sri Mulyani.
Selain itu, saat situasi sulit dua tahun terakhir, instrumen pajak juga bukan hanya menjalankan fungsinya untuk menyetor penerimaan ke negara, melainkan untuk menjaga perekonomian. Pemerintah menebar sejumlah insentif perpajakan sepanjang dua tahun pandemi, baik lewat diskon tarif, pajak ditanggung pemerintah maupun insentif berupa pembebasan dari kewajiban membayar pajak.
Meski langkah countercyclical kemudian menyebabkan defisit APBN melebar, dia mengatakan anggaran dipakai untuk membiayai sejumlah kebutuhan mulai dari penanganan pandemi, pemberitan bantuan sosial hingga dukungan ke dunia usaha.
APBN sudah bekerja keras karena saat pandemi dari sisi pendapatan negara anjlok hingga 16%, sementara belanja tidak boleh turun bahkan melonjak sebesar 12% pada tahun pertama pandemi.
Hasil dari langkah countercyclical tersebut yakni defisit APBN yang melebar hingga 6,14% pada tahun 2020. Tetapi pemerintah sudah memulai konsolidasi fiskal sejak tahun lalu, dimana defisit APBN hanya 4,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari target 5,7%.
Pemerintah menargetkan defisit tahun ini sebesar Rp 868 triliun atau 4,85% dari PDB. Meski demikian, Kementerian Keuangan berulang kali menyebut realisasi defisit tahun ini kemungkinan akan lebih rendah dari target seperti halnya tahun lalu. Sampai bulan pertama 2022, APBN justru mencatat surplus Rp 28,9 triliun atau 0,16% terhadap PDB.