Pemerintah tengah mencari investor untuk ikut membiayai pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejumlah investor sudah menyatakan minatnya untuk masuk ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah juga telah menyiapkan dukungan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani menanggapi ramainya kabar terkait hengkangnya Softbank dari proyek tersebut. Ia pun menyatakan tidak heran dengan mundurnya investor asal Jepang tersebut. Menurut Sri Mulyani, siapa pun sebetulnya bisa menyampaikan minatnya untuk masuk ke proyek IKN. Beberapa pemimpin negara yang sudah bertemu Presiden Jokowi pun telah mengutarakan dukungannya terhadap proyek tersebut.
"Saya saja sebagai Menteri Keuangan di berbagai kesempatan, banyak mendapat pertanyaan bagaimana proyek IKN? Kemudian, mereka (investor) menanyakan apakah di sana ada kesempatan untuk mereka,," kata Sri Mulyani dalam diskusi secara daring, Selasa (22/3).
Ia menyebut, investor yang akan masuk ke proyek IKN Nusantara tentunya akan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk potensi keuntungan yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Selain itu, investasi juga bisa dilakukan berbagai macam, melalui pemberian pinjaman atau dukungan ekuitas. Dua skema dukungan pendanaan tersebut tentu akan memiliki perhitungan yang berbeda.
Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk mendukung proyek ibu kota baru ini. Pemerintah sebelumnya memperkirakan, kontribusi APBN hanya seperlima dari kebutuhan anggaran pembangunan IKN. Sementara mayoritasnya, akan berasal dari swasta, KPBU, BUMN dan BUMD.
Sri Mulyani memastikan akan menggunakan semua sarana yang ada untuk menarik minat investor ke proyek ini, termasuk lewat sovereign wealth fund (SWF) yang sudah dimiliki pemerintah, INA. Lembaga itu sudah bermitra dengan sejumlah pengelola dana pensiun dari luar negeri yang akan berinvestasi ke Indonesia melalui skema ekuitas.
Dalam keterangan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan sempat mengatakan ada komitmen investasi senilai US$ 20 miliar dari Abu Dhabi ke proyek ibu kota baru. Selain itu, pemerintah juga membidik komitmen investasi dari Arab Saudi.
Sementara itu, keterlibatan APBN untuk mendanai proyek ini terutama untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan tol, pelabuhan hingga bandara baru. Dukungan APBN ini akan dilakukan melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan top up jika memang diperlukan.
"Ini belum anggaran kepada otorita IKN yg baru saja dibentuk oleh bapak presiden, kita akan melihat bagaimana kebutuhan penganggarannya."kata Sri Mulyani,
Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengoptimalkan aset-aset yang ada di Jakarta untuk membantu membiayai proyek ini. Seperti diketahui, Kemenkeu telah mengidentifikasi setidaknya ada aset negara dengan nilai Rp 300 triliun yang bisa dioptimalkan ketika ibu kota pindah.