Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Tahun Depan Masih di Bawah 6%
Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di rentang 5,3% hingga 5,9%. Defisit APBN akan didorong kembali di bawah 3% dengan usulan target dalam rentang 2,6% hingga 2,9%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat. Kenaikan inflasi, biaya bunga, dan pengetatan moneter dunia harus direspons dengan disiplin fiskal yang tepat.
"Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal," ujar Sri Mulyani dalam Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2023 di Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5).
Selain pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani mengusulkan inflasi tahun depan dalam rentang 2% hingga 4%, kurs rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34% hingga 9,16%. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia diusulkan US$ 80 - US$ 100 per barel, lifting minyak bumi 619 ribu - 680 ribu barel per hari, dan dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal tahun depan difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan tema kebijakan fiskal tahun 2023 tersebut, strategi yang ditempuh pemerintah untuk tahun depan, yakni:
- Memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.
- Meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Sri Mulyani juga menyampaikan pendapatan negara tahun depan ditargetkan meningkat dalam kisaran 11,19% hingga 11,7% produk domestik bruto (PDB), sedangkan belanja negara meningkat menjadi 13,8% hingga 14,60% PDB. Di sisi lain, menurut dia, keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46% hingga -0,65% PDB.
"Defisit APBN juga diarahkan kembali di bawah 3%, yakni antara -2,61% hingga -2,90% PDB dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58% sampai dengan 42,42% PDB," kata dia.
Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dalam kisaran 5,3% hingga 6,0%, angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan meningkat mencapai kisaran masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai dengan 107.
Kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menunjukkan butuh pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun untuk bisa keluar dari middle income trap alias jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara kaya pada 2045.
"Pertumbuhan di 5% saja tidak cukup bagi Indonesia untuk bisa mencapai high income country pada tahun 2045, pertumbuhan di rata-rata 6% menjadi keharusan bagi Indonesia," kata Deputi bidang Ekonomi Bappenas Amalia A Widyasanti dalam diskusi virtual, Selasa (11/1).