Pendapatan Negara Tembus Rp 1.500 T, APBN Surplus Jumbo Hingga Juli
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli mencapai Rp 106,1 triliun. Surplus yang sudah tujuh bulan beruntun ini ditopang oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.551 triliun.
"Tren pendapatan negara saat ini cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2022, APBN kita masih surplus, bukan defisit," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam diskusi dengan wartawan, Senin (8/8).
Febrio menjelaskan, surplus ini ditopang realisasi pendapatan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan belanja negara. Pendapatan negara selama tujuh bulan terakhir tercatat mencapai Rp 1.551 triliun, tumbuh 21,2% dibandingkan tahun lalu. Realisasi ini juga sudah mencapai 68,4% dari target tahun ini Rp 2.266,2 triliun.
Kinerja pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh 25,8% mencapai Rp 1.028,5 triliun. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai tumbuh 17,7% mencapai Rp 185,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 337,1 triliun atau tumbuh 11,4%.
Di sisi lain, belanja negara juga mulai tumbuh dua digit setelah beberapa bulan sebelumnya cenderung tumbuh terbatas. Realisasi belanja negara mencapai Rp 1.444,8 triliun, tumbuh 13,7% dibandingkan tahun lalu.
Peningkatan belanja, terutama terjadi belanja subsidi dan kompensasi yang melonjak tinggi. Belanja jenis ini dihitung sebagai belanja non-Kementerian dan Lembaga (K/L) yang realisasinya tercatat Rp 517,6 triliun hingga akhir Juli, tumbuh 62,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara belanja K/L terkontraksi 11,4% menjadi Rp 513,6 triliun.
Adapun belanja dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) meningkat tetapi secara terbatas. Realisasinya hnggaa akhir bulan lalu sebesar Rp 413,6 triliun atau naik 1,7% dibandingkan tahun lalu.
Dengan realisasi tersebut, APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp 106,1 triliun atau 0,57% dari PDB. Keseimbangan primer juga surplus besar yakni RP 316,1 triliun.
"Tetapi kita sudah menunjukkan bahwa pembayaran subsidi dan kompensasi akan terus berjalan sampai akhir tahun, sehingga outlook defisit kita akan ke arah 3,92% dari PDB," kata Febrio.
Pemerintah sebelumnya telah mempertebal anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi tahun ini menjadi Rp 502,4 triliun. Perubahan tersebut sudah disepakati dengan DPR pada pertengahan Mei lalu.