Sri Mulyani: 18 Juta UMKM Belum Punya Akses ke Pembiayaan Formal

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah) berdiskusi dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah (kiri) sebelum memulai Rapat Kerja antara Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Bank Indonesia dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2022).
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Yuliawati
24/8/2022, 11.54 WIB

Pemerintah mencatat terdapat 64 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat masih ada banyak tantangan yang dihadapi UMKM tersebut, salah satunya lebih dari seperempat masih tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal.

"Studi mengindikasikan bahwa sekitar 18 juta UMKM di Indonesia yang tidak memiliki akses ke pembiayaan formal," kata Sri Mulyani dalam acara The 6th Annual Islamic Finance Conference, Rabu (24/8).

Lebih lanjut, ia menyebut UMKM yang sudah memiliki akses ke pembiayaan formal ternyata tak semuanya mendapat pendanaan yang cukup. Sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja atau untuk investasi usaha.

Baca Juga

Pemerintah menyediakan sejumlah program untuk mendorong UMKM semakin mudah mengakses pembiayaan. Salah satu upayanya dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pembiayaan ultra mikro (UMi).

KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Sedangkan pembiayaan UMi merupakan program dukungan pembiayaan bagi UMKM yang belum mendapat akses untuk KUR yang penyalurannya melalui lembaga keuangan non bank.

"Pada semester-I 2022 program KUR dan UMi telah disalurkan masing-masing kepada 3,79 juta UMKM dan 1 juta usaha ultra mikro," kata Sri Mulyani.

Baca Juga

Selain masalah pembiayaan, pengembangan UMKM di Indonesia juga masih terhambat akses digitalisasi, utamanya bagi usaha kecil di daerah terpencil. Karena itu, ia menyebut pemerintah juga mengaloaksi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur digital. Dengan begitu, semakin banyak daerah yang bisa mengakses internet.

"Digitalisasi akan membuat transaksi UMKM lebih mudah dilakukan, memungkinkan mereka untuk mengakses pasar baru dan juga memungkinkan UMKM untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien," kata Sri Mulyani.

Hingga Januari tahun ini 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Jumlah ini masih belum mencapai separuh dari target pemerintah untuk benar-benar mendigitalisasikan 40 juta UMKM pada 2024.

Baca Juga


Reporter: Abdul Azis Said