Korsel Pangkas Belanja Pemerintah, Gaji Pejabat Tinggi Dipotong

ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Hong-Ji/HP/dj
Ilustrasi. Defisit fiskal Korea Selatan akan menyempit menjadi 2,6% dari PDB tahun depan, dari perkiraan 5,1% tahun ini yang termasuk pengeluaran ekstra.
Penulis: Agustiyanti
30/8/2022, 10.42 WIB

Korea Selatan akan memangkas belanja pemerintah pada tahun depan, pertama kalinya dalam satu dekade terakhir seiring langkah untuk menyehatkan anggaran setelah stimulus besar-besaran di era pandemi. Pemangkasan belanja, antara lain dilakukan dengan memotong gaji pejabat tinggi di Negeri Gingseng tersebut. 

Pemangkasan anggaran juga dilakukan pemerintah untuk membantu bank sentral meredam tekanan inflasi. Kementerian Keuangan Korsel menyebut belanja pemerintah akan mencapai 639 triliun won atau setara Rp 9.457 triliun pada tahun depan, turun 6% dibandingkan belanja tahun ini yang telah memperoleh kenaikan anggaran dua kali. 

Ini merupakan penurunan belanja pertama sejak 2010. Namun demikian, anggaran belanja ini sebenarnya masih tumbuh 5,2% dibandingkan anggaran awal tahun ini sebelum adanya dua kali tambahan anggaran. 

Proposal anggaran ini merupakan yang pertama di bawah Presiden Yoon Suk-yeol. Langkah ini menandai pergeseran Korea Selatan dari pengeluaran fiskal yang agresif digulirkan pemerintahan berhaluan kiri pendahulunya Moon Jae-in dalam beberapa tahun terakhir dan langkah-langkah stimulus besar-besaran selama pandemi. 

Bank of Korea, yang berada di garis depan siklus pengetatan global, telah menaikkan suku bunga 2% sejak Agustus tahun lalu. 

"Pemerintah mengubah sikap kebijakan fiskalnya sepenuhnya ke 'pembiayaan yang sehat' untuk mengamankan kesinambungan fiskal dan membelanjakan secara bertanggung jawab untuk generasi mendatang," kata Kementerian Keuangan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

Untuk mencapai pemotongan belanja 2023, pemerintah mengatakan akan mengalihkan beberapa proyek publik ke sektor swasta. Menurut proposal anggaran, Korsel juga akan memotong gaji pejabat senior di tingkat tertinggi pemerintahan.

Pemerintah berencana untuk memotong pengeluaran untuk infrastruktur publik sebesar 10,2%, sedangkan subsidi dan pengeluaran lainnya untuk usaha kecil dan menengah akan turun 18% tahun depan.

Di sisi lain, proposal anggaran juga menggambarkan peningkatan biaya kesejahteraan sosial bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan rentan. Namun, permintaan untuk pengeluaran kesejahteraan hanya tumbuh untuk membiayai ekonomi yang menua dengan cepat. Tingkat kelahiran Korea Selatan mencapai titik terendah baru 0,81 anak per wanita tahun lalu.

Pengeluaran pemerintah untuk pertahanan akan meningkat 2,5% menjadi 57,1 triliun won. Korsel tengah berusaha untuk memodernisasi peralatan militer terhadap kemungkinan ancaman dari Korea Utara.

Kementerian Keuangan mencatat, defisit fiskal Korea Selatan akan menyempit menjadi 2,6% dari PDB tahun depan, dari perkiraan 5,1% tahun ini yang termasuk pengeluaran ekstra. Rasio utang terhadap PDB akan turun untuk pertama kalinya dalam lima tahun menjadi 49,8% dari 50,0%.

Pemerintahan Yoon menargetkan untuk mempertahankan rasio defisit fiskal terhadap PDB pada tingkat pertengahan 2% dan rasio utang di bawah tingkat pertengahan 50% hingga 2026. Mereka sedang mempersiapkan RUU untuk membuat target ini mengikat secara hukum.

Kementerian keuangan mengatakan akan menerbitkan obligasi 167,8 triliun won pada 2023, turun dari total 177,3 triliun won tahun ini. Kenaikan bersih obligasi pemerintah diproyeksikan sebesar 61,5 triliun won. Rencana anggaran akan diserahkan ke majelis nasional pada Jumat (2/9).