Kemenkeu Klaim Penghapusan Pungutan Ekspor Sawit Dongkrak Harga TBS
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim pemberian fasilitas pembebasan pungutan ekspor untuk komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil/CPO selama hampir dua bulan terakhir berhasil mengangkat harga tandan buah segar (TBS) di petani. Kebijakan ini kembali diperpanjang sampai akhir Oktober.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut pemberian fasilitas tersebut telah mendongkrak ekspor CPO. Volume ekpsornya pada Juli tervatat sebesat 3,3 juta ton. Naik 409 ribu ton atau 14% dari bulan sebelumnya. Kebijakan ini berlaku mulai 15 Juli, yang berarti peningkatan volume ekspor tersebut terjadi hanya dalam kurun waktu sekitar dua pekan setelah fasilitas pembebasan pungutan ekspor diberikan.
"Meningkatnya volume ekspor ini diikuti dengan kenaikan harga TBS di level petani. Dalam tiga minggu terakhir, mulai terjadi peningkatan harga TBS yang disebabkan meningkatnya permintaan pabrik kelapa sawit karena mulai meningkatnya kegiatan ekspor," kata Febrio dalam keterangan resminya, Kamis (1/9).
Namun demikian, kenaikan harga tersebut dinilai masih belum optimal. Alasannya, persedian di dalam negeri masih berlebih sehingga masih menahan peningkatan harga.
Febrio menyebut, sejak diberlakukan tarif pungutan ekspor US$ 0, beban ekspor yang ditanggung pelaku usaha berkurang sehingga mampu meningkatkan ekspor sesuai ekspektasi pemerintah. "Momentum ini perlu kita jaga sehingga mampu mengurangi stok dalam negeri dan mengoptimalkan harga TBS," ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah kembali kebijakan tarif pungutan ekspor data alias flat sebesar US$ 0 per ton untuk ekspor CPO dan turunannya. Kebijakan ini diperpanjang selama dua bulan hingga akhir Oktober. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 130 2022 tentang perubahan kedua atas PMK 103 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan.
Keputusan untuk memperpanjang pembebasan pungutan ekspor CPO ini sudah diumumkan awal pekan ini usai rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perpanjangan fasilitas tersebut untuk menjaga momentum harga CPO yang mulai stabil sementara harga minyak goreng mulai turun.
Selain memperpanjang kebijakan tarif pungutan ekspor, pemerintah juga menyetujui penambahan alokasi biodiesel tahun 2022, pembangunan pabrik minyak makan merah (3M), dukungan percepatan peningkatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Airlangga mengatakan, peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat diproyeksikan akan menyebabkan kenaikan permintaan minyak solar di kuartal terakhir tahun ini. Oleh karena itu, kecukupan biodiesel sebagai campuran B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga.
"Pemerintah meningkatkan alokasi volume biodiesel pada tahun ini, yang semula sebesar 10.151.018 kiloliter (kL) menjadi 11.025.604 kL,"ujar Airlangga dalam rapat yang diselenggarakan secara virtual Minggu (29/8).