Kemenkeu Ramal Realisasi Subsidi LPG Lebih Kecil dari Alokasi
Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi anggaran subsidi LPG 3 kg pada tahun ini sebesar Rp 129,7 triliun, lebih kecil Rp 5 triliun dari pagu yang disediakan. Ini karena asumsi contract price Aramco (CPA) pada tahun ini kemungkinan lebih rendah dari yang ada dalam asumsi APBN.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 134,8 triliun pada tahun ini untuk subsidi LPG dengan asumsi volumenya mencapai 8 juta metric ton (MT). Volume konsumsi diperkirakan akan sesuai dengan target, tetapi harga keekonomian lebih rendah dari asumsi dalam APBN. Adapun harga indeks pasar (HIP) LPG ditentukan dari harga CPA.
"Yang mempengaruhi realisasi subsidi LPG 3 kg karena realisasi CPA lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN, sehingga kebutuhan anggarannya jadi lebih rendah," kata Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo, Kamis (16/9).
Realisasi susbdi LPG yang diperkirkaan lebih rendah ini berkebalikan dengan outlook susbdi BBM dan listrik yang diperkirkaan justru jebol. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya beberapa hari lalu menyebut, pembengakakan susbdi BBM dan listrik disebut karena volume konsumsinya meningkat.
Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg lebih kecil pada tahun depan sebesar Rp 117,4 triliun. Namun, volume kuota tetap sebesar 8 juta metrik ton.
Arah kebijakan subsidi LPG tahun depan akan didorong lebih tepat sasaran berbasis target penerima da terintegrasi program perlindungan sosial.
Subsidi LPG ini merupakan salah satu yang tidak tepat sasaran. Mayoritas subsidi tersebut justru dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Karena itu, pemberian subsidi terhadap LPG dan BBM jenis Solar justru disebut meningkatkan ketimpangan.
Kementerian Keuangan memperkirakan 68% dari alokasi anggaran subsidi LPG tahun ini atau Rp 91,7 triliun justru tidak tepat sasaran. Anggaran puluhan triliun itu justru mengalir kepada kelompok mampu.
"Setiap tabung LPG 3 Kg yang dibeli masyarakat, APBN menanggung Rp 31.275, itulah besaran subsidi yang dinikmati masyarakat dan kebanyakan justru dinikmati masyarakat mampu," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI awal pekan ini,
Febrio menyebut, subsidi LPG 3 kg termasuk regresif alias tidak tepat sasaran karena masyarakat kaya justru menikmati lebih banyak. Data Susenas 2021 menunjukkan, hampir seperlima dari volume subsidi LPG justru mengalir ke 10% kelompok masyarakat terkaya. Sebaliknya, 10% masyarakat termiskin hanya memperoleh porsi paling kecil yakni 4%.
Adapun DPR mengusulkan dilakukan konversi dari LPG 3 kg ke kompor listrik. Penarikan LPG tabung melon ini bisa membantu menghemat uang negara, pasalnya tidak perlu lagi diberikan subsidi LPG yang menyedot ratusan triliun.
PT Perusahaan Listrik Negara mengaku sudah menyiapkan paket kompor listrik induksi secara gratis kepada masyarakat. Kompor listrik ini rencananya dibagikan kepada 5 juta keluarga pada tahun depan.