Pemerintah Tambah Utang Rp 688 T Sepanjang Tahun Lalu
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang APBN 2022 secara neto mencapai Rp 688,5 triliun, turun hampir 21% dibandingkan 2021.
"Defisit jauh lebih kecil sehingga tidak perlu menerbitkan surat utang sebesar yang direncanakan pada APBN awal, lebih dari Rp 900 triliun. Realisasinya 73%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA secara daring, Selasa (3/1).
Pembiayaan utang pemerintah dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. Realisasi penerbitan SBN secara neto pada tahun lalu sebesar Rp 658,8 triliun atau turun 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi ini hanya 68,5% dari rencana awal.
Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman meningkat 526,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Total penarikan pinjaman secara neto pada 2022 sebesar Rp 29,7 triliun, atau 168% dari target.
"Jadi, pembiayaan ini dalam situasi yang jauh lebih sehat dan terkendali dari pembiayaan utang, penerbitan SBN yang jauh lebih rendah untuk menstabilkan dan menyehatkan APBN kita," kata Sri Mulyani.
Kebutuhan pembiayaan utang pemeringah sepanjang tahun ini juga memperoleh bantuan dari Bank Indonesia. Pembelian SBN oleh BI di pasar perdana pada tahun lalu mencapai Rp 273,11 triliun. Ini terdiri atas pembelian dalam rangka SKB I sebesar Rp 49,11 triliun dan SKB III sebesar Rp 224 triliun. Kerja sama penerbitan SBN dengan bunga murah tersebut masih dalam rangka mendukung pemulihan dari pandemi, tetapi sudah tidak akan dilanjutkan tahun depan.
Realisasi pembiayaan utang yang jauh lebih rendah pada tahun lalu seiring defisit anggaran yang juga bisa ditekan lebih rendah. Sri Mulyani berhasil membawa defisit tahun lalu hanya mencapai Rp 464,3 triliun atau 2,38% dari PDB, jauh dibawah target sebesar 4,5%.
Realisasi defisit yang lebih rendah karena pendapatan negara juga tumbuh signifikan. Realisasi pendapatan negara tahun lalu berdasarkan hitungan sementara mencapai Rp 2.626,4 triliun atau tumbuh 30,6% dibandingkan tahun lalu. Pendapatan negara ini mencapai 116% dari target.
Adapun semua pos penerimaan negara melampaui target dengan penerimaan pajak lolos dari shortfall untuk kedua kalinya. Penerimaan pajak tahun lalu mencapai Rp 1.716,8 triliun atau 115,6% dari target.
Penerimaan kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melampaui target, masing-masing 106,3% dan 122,2%. Kinerja moncer tersebut tidak lepas dari pemulihan ekonomi yang semakin kuat serta berkah kenaikan harga komoditas.
Di sisi lain, belanja negara tidak terserap habis, hanya mencapai 99,5%. Hal ini karena belanja pemerintah pusat melalui non-Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak terserap sepenuhnya.