Sri Mulyani Gelontorkan Rp257 T untuk Gaji PNS hingga Polisi pada 2022
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi sementara belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun lalu mencapai Rp 257,3 triliun, naik tipis 3,5% dibandingkan 2021. Tiga kementerian dan lembaga dengan pembayaran gaji pegawainya paling besar, yakni Kepolisian RI (Polri), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.
"Kenaikan 2022 kemarin karena THR dan gaji ke-13 yang kami berikan mencakup 50% dari komponen tunjangan kinerjanya sehingga menyebabkan belanja pegawai naik tipis," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (3/1).
Penyaluran THR dan gaji ke-13 selama dua tahun pertama pandemi tidak disertai dengan komponen tukin. Ini membuat total belanja pegawai pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Adapun belanja pegawai terdiri atas dua komponen. Pertama, pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN sebesar Rp 170,9 triliun,naik 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, pembayaran tukin, honorarium, lembur dan lain-lain sebesar Rp 86,4 triliun, naik 7,8%.
"Semenjak terjadinya Covid-19, memang kami menjaga secara hati-hati belanja pegawai, karena fokus dari APBN adalah menjaga masyarakat dan ekonomi," ujar Sri Mulyani.
Pembayaran untuk ASN di Polri merupakan yang paling besar pada tahun lalu yakni Rp 52,2 triliun, naik 6,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembayaran gaji para tentara lewat Kementerian Pertahan mencapai Rp 51,6 triliun, naik 3,9%, sedangkan pembayaran ASN di kantor Sri Mulyani mencapai mencapai Rp 21,9 triliun dengan kenaikan 7,7%.
Dua kementerian lainnya yang juga membayarkan belanja pegawai besar, yakni Mahkamah Agung dan Kementerian Kesehatan masing-masing Rp 7 triliun dan Rp 5,1 triliun.
Adapun total belanja negara sepanjang tahun lalu berdasarkan data realisasi sementara mencapai Rp 3.090,8 triliun, naik 11% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan tersebut terutama karena meningkatnya pembayaran untuk belanja subsidi energi, yang mencakup BBM, LPG 3 Kg dan listrik.
Belanja kementerian dan lembaga (K/L) turun 9,4% menjadi sebesar Rp 1.079,3 triliun. Di sisi lain, belanja pemerintah pusat melalui non-K/L naik 47,6% menjadi Rp 1.195,2 triliun, terutama didorong adanya pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Belanja negara berupa transfer untuk daerah meningkat 4% menjadi Rp 816,2 triliun.
"Saat ada pandemi, pemerintah menaikkan secara signifikan belanja untuk melindungi rakyat, ujarnya.
Sri Mulyani menyebut, belanja pemerintah pusat terus naik dari Rp 1.400 triliun pada 2019 menjadi Rp 1.800 triliun pada 2020, Rp 2.000 triliun pada 2021, dan Rp 2.274 triliun pada 2022.