Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan implementasi dari mekanisme transisi energi atau ETM akan mulai berjalan pada tahun ini. Mekanisme pembiayaan ini diluncurkan pemerintah, antara lain untuk mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
"Pada 2022, Indonesia telah meluncurkan ETM country platform. Pada 2023, Indonesia akan mulai mengimplementasikan ETM," kata Sri Mulyani saat bertemu dengan Duta Besar Denmark di kantornya, Rabu (18/1).
Pembicaran terkait ETM ini sudah dimulai sejak akhir 2021 lewat kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang diluncurkan dalam acara COP26 di Glasgow. ETM diluncurkan dalam rangka mendukung target menuju emisi nol bersih alias net zero emission. Adapun ADB juga meluncurkan program kerja sama serupa dengan Filipina.
Skema ETM ini terbagi menjadi dua. Pertama, skema untuk pensiun dini PLTU batu bara, kedua, skema pembangunan fasilitas energi hijau. ETM ini akan didanai melalui bentuk pembiayaan campuran alias blended finance.
Pembiayaannya akan berasal dari berbagai sumber mulai dari lembaga pemerintah, bank pembangunan, bank komersial perusahaan asuransi hingga lembaga filantropi. Pembiayaan itu akan masuk dna dikelola oleh country platform, PT SMI.
Dubes Denmark dalam pertemuan dengan Sri Mulyani hari ini juga menyatakan dukungannya terhadap transisi energi di Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan tantangan yang dihadapi terkait program tersebut.
"Saya bercerita mengenai tantangan dari implementasi tersebut yang kini tak lagi terfokus pada pembiayaan, melainkan bagaimana agar ETM yang kita lakukan bisa dilakukan secara kredibel dan berkelanjutan," kata dia.
Bendahara negara itu juga menekankan pentingnya ETM ditangani langsung oleh para profesional di bidangnya Peran Pertamina dan PLN selaku BUMN bidang energi juga dinilai penting.
"Keduanya harus siap secara fundamental dan finansial agar ETM Indonesia bisa berkelanjutan," kata Sri Mulyani.
Pada awal November lalu, PLN mengatakan akan menghentikan operasional 6,7 GW PLTU batu bara secara bertahap sampai 2040. Adapun 3,5 GW diantaranya akan diberhentikan melalui skema ETM.