Pandemi Covid-19 membuat anggaran pemerintah pada 2020 membengkak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pembengkakan anggaran tersebut mencapai dua kali lipat kebutuhan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditaksir mencapai Rp 400 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bercerita bagaimana gelombang pandemi memengaruhi anggaran pemerintah. Sebelum pandemi, pemerintah merancang defisit anggaran hanya Rp 307,2 triliun dengan kebutuhan pembiayaan anggaran Rp 741,8 triliun pada 2020.
Namun, pandemi membuat defisit anggaran membengkak. Pemerintah pun menaikkan target defisit menjadi Rp 1.039 triliun dan target pembiayaan anggaran menjadi Rp 1.645 triliun pada 2020 meski realisasinya sesuai LKPP sebetulnya lebih rendah.
"Defisit naiknya hampir 2,5 kali lipat dan kebutuhan pembiayaan kita mencapai Rp 1.600 triliun, itu saya sampaikan kepada presiden, peningkatan hingga Rp 900 triliun pada pembiayaan itu sudah bisa dapat dua IKN," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas PC-PEN, Kamis (26/1).
Pembiayaan anggaran umumnya dipahami sebagai upaya pemerintah menutup defisit anggaran lewat penarikan utang baru. Meski demikian, besaran nominal pembiayaan angggaran sebetulnya bukan hanya dipengaruhi dari sisi kebutuhan penarikan utang untuk menutup defisit, tetapi juga komponen pembiayaan investasi hingga penjaminan pemerintah.
Defisit anggaran yang membengkak seiring pandemi yang memukul dua sisi APBN, yakni penerimaan turun sementara belanja negara naik. Pendapatan negara tahun 2020 anjlok 16% menjadi hanya Rp 1.647 triliu lain, belanja negara bengkak 12,4% menjadi Rp 2.595 triliun.
Bendahara negara itu bercerita, tantangan saat itu bukan hanya bagaimana mencari pendanaan menutup defisit dengan cepa, tetapi juga kondisi surat utang dunia yang dalam kondisi bergejolak.
Dalam situasi pasar bergejolak, Sri Mulyani bersama Bank Indonsia menandatangani kerja sama pembelian surat utang dengan skema burden sharing alias berbagi beban. Lewat kerja sama itu, bank sentral membantu pemerintah menutup defisit dengan memborong surat utang pemerintah dengan biaya bunga murah.
Sri Mulyani mengatakan, kerja sama burden sharing tersebut dimungkinkan dalam situasi luar biasa pandemi, dan berlangsung selama tiga tahun. BI telah membeli lebih dari Rp 1.000 triliun surat utang pemerintah dalam rangka kerja sama tersebut