Guyon Sri Mulyani: APBN Surplus Jika Tak Bayar Utang ke PLN-Pertamina

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa defisit anggaran tidak didesain karena pemerintah 'hobi' membuat kantong negara tekor sehingga harus berutang.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
3/2/2023, 12.30 WIB

Pemerintah memiliki utang alias tagihan yang harus dibayar kepada PT Pertamina dan PLN karena menjual harga BBM, LPG dan listrik di bawah harga keekonomian lewat program subsidi. Menteri Keuangan bergurau, anggaran negara tidak akan defisit jika tagihan itu tidak dibayar.

Candaan itu dilontarkannya saat menjawab pertanyaan terkait APBN yang masih defisit meski penerimaan negara moncer dalam kuliah umum pagi ini, Jumat (3/2). 

Pemerintah melaporkan realisasi defisit anggaran sebesar Rp 464,3 triliun pada tahun lalu, jauh di bawah target dan lebih kecil dari total anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 551 triliun.

"Bisa saja APBN dibuat jadi balance. Anda mau di balance kan? Pertama, PLN tidak saya bayar subsidinya, itu langsung turun defisitnya. Bu Nicke (Dirut Pertamina) juga tidak saya bayar, itu langsung nol subsidinya," ujar Sri Mulyani. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi yang mencakup BBM, LPG, dan Listrik sebesar Rp 551,2 triliun pada tahun lalu. Semua komoditas yang disubsidi itu disuplai lewat PLN dan Pertamina. Dengan demikian, pemerintah membayarkan tagihan subsidi itu ke kedua BUMN tersebut.
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said